REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara melaporkan, realisasi anggaran pendidikan pada APBN mencapai Rp 504 triliun per 30 November 2024. "Anggaran pendidikan adalah bagian dari investasi publik, mendukung daya saing,” kata Suahasil dikutip di Jakarta, Ahad (15/12/2024).
Berbagai macam program dilakukan melalui belanja pemerintah pusat (BPP) dengan realisasi Rp 171,9 triliun, melalui transfer ke daerah (TKD) Rp 317 triliun, dan melalui pembiayaan Rp 18,1 triliun. Dia merincikan, manfaat APBN untuk program pendidikan yang disalurkan melalui BPP diterima oleh masyarakat lewat Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 21,1 juta siswa, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa.
Selain itu, beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk 55.809 penerima, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 9,4 juta siswa dan 55.084 sekolah, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 perguruan tinggi, serta tunjangan profesi guru non-pegawai negeri sipil (PNS) untuk 652,5 ribu guru dan tunjangan profesi dosen (TPD) untuk 79,7 ribu dosen.
Untuk manfaat melalui TKD, di antaranya BOS bagi 43,7 juta siswa dan 46,7 ribu satuan pendidikan sekolah; BOP PAUD untuk 6,2 juta peserta didik dan 3.611 satuan pendidikan PAUD; rehabilitasi sekolah untuk 5.404 ruang kelas; gaji, tunjangan, TPG, dan tamsil untuk 1,58 juta guru; serta untuk 109 museum.
Adapun yang melalui pembiayaan, antara lain untuk dana abadi pendidikan LPDP Kemenkeu yang memberikan beasiswa bagi anak bangsa meneruskan pendidikan S2 dan S3. Beasiswa itu membuat mereka bisa kuliah gratis di kampus dalam maupun luar negeri.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah berkomitmen menjadikan sektor pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025. Kondisi itu berbeda dengan beberapa negara, seperti Amerika Serikat dan India yang menjadikan sektor pertahanan memegang alokasi terbesar dalam APBN.
"Demikian kita menempatkan pendidikan sebagai prioritas dan kita yakin melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan," kata Prabowo dalam Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) secara digital serta peluncuran Katalog Elektronik versi 6.0, di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Selasa (10/12/2024).