REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan akan kembali menggelontorkan paket bantuan pangan (banpang) beras rakyat untuk Penerima Bantuan Pangan (PBP). Paket banpang tersebut akan digulirkan pada Januari dan Februari tahun depan.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan banpang paket beras merupakan kelanjutan dari program banpang beras yang telah digelontorkan pada tahun 2024. Bantuan pangan ini merupakan bagian dari paket stimulus kebijakan ekonomi per 1 Januari 2025 mendatang.

"Bantuan Pangan beras ini akan digelontorkan di bulan Januari Februari untuk 16 juta PBP atau Penerima Bantuan Pangan di mana masing-masing PBP akan mendapatkan 10 kg beras, fokusnya ada di desil 1 dan 2,” ujar Arief dalam keterangan resmi NFA, dikutip Selasa (17/12/2024).

"Ini sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo, jadi Badan Pangan Nasional akan menugaskan Bulog untuk menjalankan bantuan pangan beras ini,” tambah Arief.

Paket stimulus ekonomi untuk kesejahteraan meliputi kelompok rumah tangga, kelompok pekerja dan kelompok UMKM. Pada kelompok pertama, pemerintah memberi bantuan untuk 16 juta penerima PBP, PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) 1 persen untuk komoditas tepung terigu, gula industri dan minyak kita.

"Namun tahun depan terjadi penyusutan menjadi 16 juta penerima karena berdasarkan data BPS jumlah penduduk miskin menurun. Selain itu, masih ada berbagai intervensi dan stimulus pemerintah lainnya untuk masyarakat berpendapatan rendah. Tapi yang pasti kuota bantuan pangan beras tetap 10 kilogram untuk masing-masing penerima,” katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa bantuan pangan beras ini juga merupakan upaya bersama dalam menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas harga pangan serta memberikan paket stimulus di tengah kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen.

"Akan ada bantuan pangan dan beras sebesar 10 ribu perkilogram. Dan kita bersyukur tentunya kalau kita lihat dengan data dari nilai daya beli menunjukan bahwa masyarakat masih kuat untuk berbelanja,” tutur Airlangga.

Ia mengatakan sesuai dengan tarif PPN tahun depan, maka barang barang yang dibutuhkan masyarakat akan diberi fasilitas 0 persen. Di antaranya bahan pokok beras, daging, telur dan lain-lain dipastikan bebas PPN.

"Itu yang akan kita berikan fasilitas. Nah bahan makanan lain dengan penerapan PPN tersebut pemerintah memberikan stimulus atau paket ekonomi PPN ditanggung pemerintah. Sekali lagi stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat,” ujar Airlangga.

Sebelumnya Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan pemeirntah dan DPR akan memberikan keberpihakan kepada masyarakat dengan membebaskan biayanya PPN. "Namun tepung, gula dan minyak kita untuk industri PP-nya tetap 11 persen. 1 persen pemerintah yang membayar,” jelas Sri Mulyani.

Ikuti Whatsapp Channel Republika