REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia memberi usulan soal wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pihaknya mengatakan telah menawarkan sejumlah konsep, salah satunya adalah konvensi.

"Sistem pilkada ini kan gini, opsi. Jadi, menyangkut dengan pilpres itu sudah Undang-Undang Dasar 45. Bahwa pemilihan presiden itu secara langsung dan itu tidak mungkin kita ubah. Tapi kalau gubernur-bupati, itu dilakukan secara demokratis. Dan karena itu, kita mencari bentuknya, modelnya seperti apa," kata Bahlil, Selasa (31/12/2024).

Pihaknya juga tengah mempertimbangkan formulasi apa yang tepat untuk demokrasi. Khususnya terkait wacana adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Nah, Golkar menawarkan beberapa konsep. Silahkan didiskusikan, mana yang cocok. Makanya dalam pidato saya di HUT Golkar, saya mengatakan penting untuk kita melakukan formulasi. Formulasi apa yang tepat untuk demokrasi di negara kita. Sudah barang tentu, salah satu di antara formulasi, Tawaran itu adalah pemilihan lewat DPRD dengan perbaikan," katanya.

Bahlil mencontohkan, jika sebelum masuk di pemilihan DPRD, diperlukan survei untuk pemilihan figur-figurnya. Ia menyebut hal tersebut semacam konvensi.

"Penting dulu untuk dilakukan survei. Figur-figur. Survei dilakukan dulu. Kemudian partai-partai itu menawarkan kepada publik. Jadi semacam ada proses, ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh ya," katanya.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan jika Golkar tetap melakukan hal tersebut secara konstruktif, akademis, dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi masyarakat.

"Golkar selalu konsisten untuk menginisiasi perubahan demokrasi itu. Tetapi dilakukan secara betul-betul konstruktif, akademis, dan bisa diimplementasikan. Dengan tetap menghargai hak-hak demokrasi para rakyat," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika