REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menghilangkan sejumlah rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT. Pasalnya, keberadaan rute Transjakarta di dekat jalur MRT dinilai membuat tumpang tindih.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Ayu Wardhani mengatakan, pengoperasian transportasi publik di Jakarta sepenuhnya merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta. Pihaknya dinilai tetap akan mengikuti kebijakan yang diberlakukan Pemprov Jakarta.

"Tentunya kami tetap memperhatikan beberapa masukan dan saran para stakeholder, diantaranya adalah para pelanggan Transjakarta yang setiap hari menggunakan layanan," kata dia ketika dikonfirmasi soal rencana menghilangkan sejumlah rute Transjakarta, Jumat (20/12/2024).

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah memiliki rencana untuk membuat layanan transportasi publik di Jakarta tidak tumpang tindih. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah meniadakan rute Transjakarta yang bersinggungan dengan jalur MRT.

"Contohnya untuk MRT dari Lebak Bulus sampai Kota terbangun, maka layanan Koridor 1 Transjakarta dari Blok M sampai Kota ditiadakan. Mereka akan dialihkan ke layanan lain," kata dia saat rapat dengan DPRD Provinsi Jakarta, Kamis (19/12/2024).

Ia menambahkan, layanan transportasi publik lain yang bersinggungan dengan angkutan rel juga akan diperlakukan serupa. Namun, hal itu akan dilakukan secara bertahap.

"Contohnya timur barat. Setelah MRT dari Ujung Menteng sampai ke Tomang terbangun, maka Koridor 2 Pulo Gadung-Harmoni maupun Koridor 3 Harmoni ke Kalideres akan dilakukan semacam rerouting," kata Syafrin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika