REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan pemerintah akan segera melakukan evaluasi terkait program diskon tarif listrik untuk pelanggan dengan daya di bawah 2.200 VA yang berlaku pada Januari dan Februari 2025. Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Tiko itu saat meninjau Posko Siaga Kelistrikan Nataru PLN UIP2B Jamali di UIP2B Jamali, Gandul, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (27/12/2024).
"Nanti kita bicara dulu dengan pemangku kepentingan, kita bicarakan dengan menteri terkait juga," ujar Tiko menanggapi wacana perpanjangan program diskon tersebut.
Tiko menegaskan pemerintah dan PLN akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan diskon ini tidak mengganggu keberlanjutan operasional PLN dan pelayanan listrik kepada masyarakat. Langkah-langkah strategis akan segera dirumuskan demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat, keberlanjutan finansial PLN, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada rakyat.
Program diskon tarif listrik ini memberikan potongan bagi pelanggan tertentu, namun membawa konsekuensi pada pendapatan PLN. Direktur Keuangan PLN, Sinthya Roesly, mengungkapkan pihaknya telah berdiskusi dengan Wamen BUMN terkait langkah antisipasi untuk menjaga stabilitas keuangan PLN di tengah kebijakan ini.
"Tadi kami berdiskusi dengan Pak Wamen BUMN soal kondisi keuangan PLN di pengujung tahun dan juga langkah antisipasi PLN tahun depan. Alhamdulillah 2024 kita dapat lalui dengan sangat baik," ujar Sinthya.
Dengan pengawasan dari Kementerian BUMN, Sinthya menyampaikan PLN bisa meningkatkan pengelolaan keuangan dan mampu menjaga kinerja keuangan dengan baik. Sinthya menambahkan pada Januari dan Februari 2025, PLN harus menghadapi tantangan besar akibat penurunan pendapatan sebesar Rp 5 triliun per bulan selama masa diskon tarif berlangsung.
"Itu kami harus mengantisipasi sebagaimana arahan Pak Wamen BUMN, bagaimana aspek keuangan PLN terus dijaga, dan ini dikoordinasikan dengan stakeholder terkait untuk menyikapi kebijakan-kebijakan yang ada dengan sebaik-baiknya," kata Sinthya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika