REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengakuan dari nelayan yang tergabung dalam Jaringan Rakyat Pantura terkait pembangunan pagar laut dinilai mencurigakan. Karena anggaran yang dibutuhkan untuk membangun tidak sedikit.

Hal itu juga kontradiksi dengan pengakuan nelayan setempat yang mengaku kesulitan untuk mencari ikan akibat pembangunan pagar tersebut.

Pun soal klaim buat mencegah abrasi juga tidak dibenarkan, karena investigasi Ombudsman justru menyebut pagar laut itu merusak ekosistem.

"Ujug-ujug ada Nelayan dari Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Kabupaten Tangerang, Banten, mengeklaim bahwa pagar laut di Tangerang di bangun oleh masyarakat secara SWADAYA untuk mitigasi bencana tsunami dan abrasi. Loe percaya nder, ama yg kayak gini?" ujar politikus PKS asal Banten, Mulyanto lewat kicauan di X, Ahad (12/1/2025).

Ia maminta aparat menyelidiki siapa pihak yang diduga membayar gabungan nelayan itu. Selidiki siapa pelaku asli di balik pembangunan pagar tersebut.

Ada tiga hal yang membuat logika JRP tersebut kurang logis. Pertama, kata Mulyanto, nelayan justru harus memutar jauh saat melaut. Sehingga alih-alih untung, mereka justru rugi dengan adanya pagar laut tersebut. "Secara resmi mereka sampaikan kepada Ombudsman RI. Bahkan Ombudsman sudah menghitung kerugian nelayan per tahun," ujarnya.

Kedua, kata ia, berdasarkan hitungan kasar bahan dan jasa membuat pagar laut sekitar Rp 500 ribu per meter. Kalau dikalikan dengan 30 km (30.000 m), maka total paling sedikit Rp 15 M.

"Mengeluarkan uang sebanyak ini untuk keperluan publik (tugas negara) juga sangat kontradiktif dengan kondisi ekonomi nelayan yang memprihatinkan sekarang ini," ujarnya.

Ketiga, pagar laut dianggap pemecah ombak juga tidak memecah ombak justru juga tidak masuk akal lagi. Karena faktnya telah merusak ekosistem. "Apalagi kalau dikatakan pagar laut dari bambu itu untuk pemecah ombak, maka makin kontradiktif alias tidak rasional lagi," katanya menambahkan.

Ketika dihubungi Republika beberapa hari lalu, pria yang aktif mendampingi warga pesisir Tangerang itu meminta pemerintah berani menindak tegas, termasuk Ombudsman RI yang sudah turun ke lapangan memeriksa dan menyimpulkan ada dugaan maladministrasi terkait pagar laut tersebut. Ia tidak tahu menahu mengapa pagar itu tak jua dicabut padahal melanggar aturan.

Republika sebelumnya sempat mengunjungi salah satu lokasi pagar-pagar laut itu yang terletak di perairan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Bambu-bambu mulai ditancapkan di laut sekitar 500 meter hingga satu kilometer dari muara kali.

Di laut, bentuk pagar bambu itu beragam. Ada yang ditancapkan satu  per satu. Ada juga yang dibuat semacam koridor dengan jaring di sampingnya dan anyaman bambu yang bisa dilangkahi.

Bentuknya tak sepenuhnya memanjang menyusuri kontur tepian pantai. Ia juga tak sepenuhnya mengular sepanjang 30 kilometer. Pagar-pagar itu merupakan segmen-segmen terpisah yang merentang dari ujung ke ujung perairan utara Kabupaten Tangerang.

Nurdin, salah satu ketua kelompok usaha bersama nelayan di Kronjo, mengatakan mereka sudah memertanyakan tujuan pagar itu sedari mulai berdiri sekitar tiga bulan lalu. Saat itu tak ada penjelasan serta permisi kepada para nelayan terkait pembangunan pagar.

Setelah didesak, sejumlah pihak akhirnya membeberkan maksud pembangunan pagar tersebut. “Iya, kata orang dinas itu buat patok. Jadi bentuknya macam peta nanti kalau difoto pakai drone,” ujar Nurdin di Kronjo, Jumat (10/1/2025).

Ia juga mengetahui bahwa “pagar-pagar” itu tak dimaksudkan berdiri secara permanen. Selepas pemetaan, pagar-pagar itu akan dibiarkan hancur. “Itu sudah ada yang rusak dibiarin saja. Katanya memang buat difoto saja, nanti habis itu nelayan terserah lagi mau pakai lautnya,” ujar dia.

Sementara Dulrasid, nelayan lainnya mengatakan, pemasangan patok-patok di lautan itu hampir bersamaan dengan pembebasan lahan yang marak setahun belakangan. Saat sawah-sawah yang dibeli dari warga mulai diurug lima bulan lalu, saat itu juga patok di laut mulai ditancapkan.

Patok bambu ditanam di Tanjung Kait, Ketapang, PLTU, Penyawakan, Pulau Cangkir, sampai Tenara. Sementara sawah-sawah yang diurug mulai dari Kampung Gaga, Pagedangan Ilir, sampai Muncung. “Kalau malam kita dengar gruduk-gruduk,” ujarnya menggambarkan pengurugan.

Salah satu nelayan, di Desa Karang Serang, yang namanya enggan disebutkan, mengaku bahwa dampak dari keberadaan pagar bambu tersebut telah menutup akses lalu lintas para nelayan.

"Saat ini kami melaut malam, kami takut kalau kena pagar itu, nanti kami diminta ganti. Makanya kami selalu hati-hati banget kalau lewat," katanya, di Tangerang, Jumat.

Menurut dia, keberadaan pemasangan pagar ini membuat nelayan setempat kesulitan untuk mencari ikan di laut. Bahkan, setiap nelayan agar bisa melaut harus memutar jauh ke lokasi mencari ikan lain.

Selain itu, kata dia pula, adanya pagar itu membuat para nelayan di Kampung Bahari Karang Serang pun sudah tidak mendapat ikan yang layak.

"Saat angin kencang kami takut ke tengah laut karena ombak besar, jadi kami cari ke pinggiran. Tapi sekarang enggak bisa karena ada pagar itu. Untuk menebar jaring enggak bisa karena nyangkut pagar. Di tempat pagar itu kita bisa dapat udang, kerang, dan rajungan," ujarnya pula.

Anggota Ombudsman RI Hery Susanto mengatakan, Ombudsman RI melalui Kantor Perwakilan Banten telah melakukan Investigasi Atas Prakasa Sendiri (IAPS) tentang pemagaran laut di bibir pantai Kronjo.

Hery menyampaikan, pagar bambu yang dipasang tanpa izin tidak hanya menghalangi pergerakan kapal nelayan, tetapi juga mengganggu aliran air laut dan merusak habitat laut. Sehingga banyak ekosistem yang terganggu karenanya.

Kerusakan ekosistem ini dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan laut dan mengancam keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.

Pengakuan JRP...

Ikuti Whatsapp Channel Republika