Ahad 12 Jan 2025 11:06 WIB

NFA: Rencana Pemerintah Setop Impor Pengaruhi Harga Beras Dunia

Tren harga beras putih pun semakin menurun.

Rep: Frederikus Dominggus Bata/ Red: Indira Rezkisari
Pekerja memanggul karung berisi beras.
Foto: ANTARA FOTO/Putra M. Akbar
Pekerja memanggul karung berisi beras.

REPUBLIKA.CO.ID, SERANG – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad menyetop importasi beras. Rencana tersebut dinilai akan turut mempengaruhi penurunan harga beras di pasar internasional.

Baca Juga

Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Banten yang dihelat di Pendopo Gubernur, Serang, Banten pada Jumat (10/1/2025)

"Izin Pak Menko Pangan, ternyata kebijakan kita turut memicu harga beras di pasar dunia turun. Begitu Pak Menko sampaikan bahwa kita tidak mengimpor empat produk pangan, salah satunya beras. Beras dari beberapa negara turun mulai dari 640 dolar AS per metrik ton, turun lagi ke 590 dolar AS sampai 490 dolar AS. Hari ini sudah dekat-dekat di 400-an dolar AS. Jadi luar biasa kebijakan kita hari ini," beber Arief, dalam keterangan resmi NFA, dikutip Ahad (12/1/2025).

Berdasarkan data perkembangan harga beras putih 5 persen (Free on Board) dari beberapa negara yang dihimpun tim NFA, terlihat rerata harga beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar pada Januari 2024 berada di rentang harga 622 dolar AS sampai 655 dolar AS per metrik ton. Kemudian per 19 Desember 2024 yang merupakan momen setelah pengumuman stop impor beras Indonesia, juga mulai menurun di rentang 455 dolar AS sampai 514 dolar AS per metrik ton. Di bulan ini, India sudah mulai membuka keran ekspornya. Tren harga beras putih pun semakin menurun pada 8 Januari 2025 menjadi rentang 430 dolar AS sampai 490 dolar AS per metrik ton.

Menurut The FAO All Rice Price Index (FARPI), Indeks di Desember 2024 menurun 1,2 persen dibandingkan bulan sebelumnya menjadi 119,2 poin. Namun dilihat secara setahun penuh, rerata indeks FARPI di 2024 masih lebih tinggi 0,8 persen dibandingkan tahun 2023.

"Harga beras di dunia turun, namun harga petani kita disesuaikan lebih baik lagi, menjelang panen raya tahun ini. Sekali lagi terima kasih kebijakan kepada petani Indonesia," sebut Arief.

Kesejahteraan petani padi dapat tercermin dari perkembangan indeks Nilai Tukar Petani Pangan (NTPP). NTPP di Februari 2024 yakni 120,30 menjadi paling tinggi dibandingkan NTPP bulan-bulan sebelumnya selama 5 tahun terakhir. NTPP di Desember 2024 pun cukup baik dengan masih menorehkan lebih dari 100 dengan angka 108,90.

Sementara kondisi di hilir juga cukup baik dengan inflasi yang terus dijaga dan dikendalikan pemerintah. Tingkat inflasi umum secara tahunan di 2024 menjadi yang terbaik sejak tahun 1958 dengan raihan 1,54 persen. Terkendalinya tingkat inflasi disebut Badan Pusat Statistik (BPS), salah satunya dipengaruhi penurunan harga komoditas pangan yang lebih stabil selama 2024 dalam 2 tahun terakhir.

"Tentu kita ingin terus membentuk ekosistem pangan yang ideal. Di hulu, petani kita terus berproduksi dan memperoleh harga yang baik. Di hilir pun inflasi pun terkendali dengan baik. Nah kalau sudah seperti ini, tugas kami di Badan Pangan Nasional dan Bulog mempersiapkan penyerapan berasnya. Jadi panen gabah petani kita harus terserap sesuai perintah Bapak Presiden Prabowo," ujar Arief.

Menko Pangan Zulhas mengatakan, panen raya mendatang menjadi momentum strategis dalam memperkuat stok beras nasional. Oleh karena itu, selain menekankan Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan gabah, Zulhas juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyiapkan daerahnya masing-masing dalam rangka mendukung swasembada pangan, khususnya menjaga lahan pertanian agar tidak beralih fungsi.

"Lahan baku sawah kita, kurang lebih luasnya 7,4 hektare, karena ada perubahan alih fungsi, kita minta pemda menjaga betul agar sawah kita tidak berubah fungsi," kata sosok yang juga Ketua Umum PAN itu.

Ia meminta jangan ada pihak yang coba-coba mengubah atau mencoba alih fungsi lahan pertanian. Apalagi irigasinya bagus. Pemerintah dan berbagai stakeholder terkait sudah mengatur jalur pengairan menjadi lebih baik. "Kita minta betul masyarakat untuk mengawasi. Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian, khususnya sawah," tegas Zulhas.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement