REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Salah seorang nelayan, M (55), mengaku sempat kecewa karena ada polemik yang terjadi pascapencabutan pagar laut yang hingga kini belum usai. Pihak KKP sempat menyayangkan karena tak dilibatkan oleh TNI AL dan nelayan setempat ketika pencabutan.

"Kalau dari kami mah sebetulnya lebih cepat lebih bagus kan itu perintah dari bapak presiden langsung, iya kan?," katanya saat dihubungi Republika, Senin (20/1/2025).

"Yang jadi masalah, kalau memang itu untuk barang bukti, apakah 7-8 bulan kemarin itu kurang jelas? Kalau memang itu ada buktinya, kemarin-kemarin ke mana aja? Kok baru sekarang? sedangkan kita nelayan sudah cukup lama terdampak pagar laut itu," katanya menambahkan.

Ia pun menceritakan jika aktivitas pencabutan sendiri di desanya sementara berhenti. M pun menduga hal tersebut karena cuaca.

"Sampai sekarang belum. Lanjut, mungkin faktor cuaca ,yang kurang bersahabat. Iyah. Nanti kalau lanjut, saya beri tau," katanya.

Menurutnya, pencabutan pagar laut sendiri sangat susah jika dilakukan secara manual. "Iya susah kalau gak pakai alat, kan keras banget kemarin itu," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyayangkan pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang dilakukan tanpa koordinasi dengan KKP. Langkah tersebut menurut KKP berpotensi mengaburkan proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami berharap seluruh pihak terkait, dapat memperkuat koordinasi ke depan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya mendukung kepentingan bersama, tetapi juga sejalan dengan aturan hukum yang berlaku," kata Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Doni Ismanto dihubungi, di Jakarta, Sabtu (18/1/2025) malam.

Kendati demikian, KKP telah melakukan koordinasi dengan TNI AL pada Senin (20/1/2025), terkait pembongkaran pagar laut yang berada di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang. Berdasarkan hasil koordinasi itu, KKP dan TNI AL sepakat menunda sementara pembongkaran pagar laut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika