REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyambut positif Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Erick menyampaikan RUU ini diinisiasi DPR ini mendapat sambutan positif dari pemerintah.

Erick menyatakan RUU tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong pembangunan ekonomi yang mandiri. Erick menekankan pentingnya pengelolaan dan penggabungan aset BUMN sebagai bagian dari strategi besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar delapan persen.

"RUU BUMN ini inisiasi DPR. Saya menyambut positif karena memang sesuai dengan visi Bapak Presiden Prabowo Subianto bagaimana pengelolaan dan penggabungan aset BUMN ini bisa menjadi bagian membangun negara kita yang mandiri," ujar Erick di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/1/2025).

Erick menambahkan upaya ini sejalan dengan sejumlah prioritas nasional, seperti hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, energi, dan pembukaan lapangan pekerjaan.

"Hal ini sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi delapan persen, dengan turunannya ada yang namanya hilirisasi, industrialisasi, swasembada pangan, energi, dan juga pembukaan lapangan pekerjaan," jelasnya.

Erick juga mengapresiasi adanya poin restrukturisasi dalam draf RUU tersebut, yang dinilai dapat mempercepat proses perbaikan manajemen BUMN. Menurutnya, selama ini proses penutupan atau penggabungan perusahaan BUMN yang kurang optimal memakan waktu cukup lama.

"Kalau kami menyambut positif, karena salah satunya ada poin restrukturisasi. Jadi selama ini kalau teman-teman ingat, beberapa proses misalnya perusahaan BUMN yang tadi pengelolaan yang tidak baik, yang kita juga melihat peningkatan yang tidak maksimal, kan salah satunya kita lakukan penutupan, tapi ini prosesnya panjang. Nah dengan RUU ini sepertinya bisa dipersingkat," ucap Erick.

Meski demikian, Erick menegaskan pemerintah masih menunggu hasil pembahasan detail di tingkat DPR. Erick optimistis RUU BUMN dapat memberikan angin segar bagi perbaikan tata kelola BUMN sekaligus mempercepat upaya mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan.

"Hal-hal ini saya rasa positif, tapi detailnya nanti ada panjanya. Jadi saya tidak mau mendahului isinya, karena saya belum tahu isinya. Tapi pandangan dari pemerintah, kita menyambut positif," kata Erick.  

Ikuti Whatsapp Channel Republika