REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur terpilih Jakarta, Pramono Anung menyatakan pihaknya akan merealisasikan program sekolah swasta gratis mulai tahun ajaran 2025/2026. Rencananya, program itu akan diuji coba terlebih dahulu di sejumlah sekolah.
Menurut dia, tim transisi sudah mulai berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta untuk melakukan persiapan merealisasikan program sekolah swasta gratis. Apalagi, program itu pada dasarnya sudah direncanakan oleh Pemprov Jakarta.
"Ini sebenarnya bukan program baru saya, ini program yang sudah direncanakan oleh pemerintah Jakarta. Bahwa negeri sudah gratis, swasta pun akan gratis," kata dia, Rabu (5/2/2025).
Meski begitu, program sekolah gratis itu tidak akan berlaku di seluruh sekolah swasta. Program itu hanya akan diterapkan di sekolah swasta yang memenuhi kriteria.
"Tidak semua swasta. Swasta-swasta yang kaya raya ngapain digratiskan? Tetapi yang menerima KJP dan sebagainya secara bertahap akan mulai digratiskan. Itu prinsipnya ya," ujar Pramono.
Koordinator Komunikasi Tim Transisi Pramono-Rano, Chico Hakim, mengatakan program itu rencananya akan diuji coba di 40 sekolah pada tahap awal. Namun, ia belum mau menyebutkan nama sekolah swasta yang akan dijadikan percontohan untuk program tersebut.
"Intinya dari tim transisi hanya bisa bilang bahwa kami sudah urus nih 40 sekolah dengan Disdik, tapi nama-nama sekolahnya belum bisa kami buka," kata dia ketika dikonfirmasi.
Ia menilai, nama-nama sekolah itu nantinya akan diumumkan langsung oleh Pramono-Rano. Menurut dia, kemungkinan besar program itu akan diluncurkan oleh Pramono-Rano pada Hari Pendidikan Nasional, yang jatuh pada 2 Mei setiap tahunnya.
"Kayaknya akan diumumkannya Mei, Hari Pendidikan Nasional. Dan itu kan masih masuk dalam 100 hari (kerja Pramono-Rano)," ujar Chico.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Sarjoko mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyiapkan perangkat atusan yang diperlukan. Selain itu, pihaknya juga tengah mendorong percepatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
"Jika dari segala aspek termasuk ketersediaan anggaran memungkinkan, sekolah gratis akan dilaksanakan secara terbatas dengan piloting di beberapa sekolah dulu di tahun ajaran 2025/2026," kata dia, Sabtu (25/1/2026).
Ikuti Whatsapp Channel Republika