REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --

Manajemen PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyambut baik adanya usulan agar pejabat menggunakan transportasi umum. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan angkutan publik dinilai akan menjadi semakin baik.

"Tentu kami menyambut baik diskusi dan wacana publik yang saat ini berlangsung," kata Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Menurut dia, apabila masyarakat melihat adanya pemimpinnya menggunakan transportasi umum, maka hal ini juga akan mendorong mereka untuk mencontoh. "Sehingga akan semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi umum," kata dia.

Tak hanya pada masyarakat, Welfizon menilai hal itu juga turut berdampak pada perbaikan layanan transportasi umum agar semakin lebih baik dan nyaman untuk digunakan. “Kami juga melihat ini akan menjadi potensi yang besar pada saat pemimpin-pemimpin kita menggunakan transportasi umum, maka perbaikan layanan itu pasti akan berdampak cukup signifikan," kata dia.

Termasuk juga koordinasi antarbidang akan sangat cepat terjadi. "Masing-masing pemimpin kita turun menggunakan transportasi umum, hal-hal yang selama ini menjadi kendala di lapangan terkait dengan integrasi, itu akan makin mudah untuk didorong oleh berbagai pihak," kata Welfizon.

Sebelumnya, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan agar pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum. MTI menilai pejabat yang diprioritaskan di jalan bakal memicu kecemburuan.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden," kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno.

Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. (Pengawalan) Jika memang perlu sekali, misalnya, harus rapat," katanya.

Dia mengatakan bahwa angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5 persen wilayah Jakarta. Dia mengatakan pejabat negara harus membiasakan menggunakan angkutan umum. Dia mengusulkan agar pejabat minimal sekali seminggu naik angkutan umum.

Semestinya pejabat negara membiasakan menggunakan angkutan umum, minimal sekali sepekan. "Dengan bercampur dengan masyarakat umum, akan mengetahui kondisi sebenarnya kehidupan masyarakat," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika