REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan akan mengevaluasi tata ruang di kawasan Puncak, Bogor, bersama pemerintah pusat . Ada kemungkinan untuk melakukan moratoriium pembangunan kawasan puncak. 

"Besok kami akan ke sana ke Bogor, saya besok dengan Menteri Lingkungan Hidup. Arahnya moratorium? Iya bisa," kata Gubernur Dedi di Gedung Pakuan, Bandung, Rabu.

Terkait evaluasi kawasan puncak yang akan dilakukan, kata Dedi, akan ada dua fokus. Pertama terkait perubahan tata ruang di sana, seperti perubahan fungsi yang berada di Perkebunan Gunung Mas dimiliki oleh BUMN PT Perkebunan Nusantara (PTPN).

"Misalnya perkebunan Gunung Mas ada 1.600 hektare yang mengalami perubahan peruntukan di rencana kerja PTPN. Berubah dari perkebunan menjadi agrowisata," ujarnya.

Evaluasi kedua, kata Dedi, adalah pada aliran sungai di kawasan puncak, yang di bantarannya terdapat banyak pembangunan perumahan, permukiman, dan berbagai kawasan.

"Dan itu kan banyak yang membuang limbah batu, limbah tanah, sampai urukan ke sungai. Sehingga kemarin (banjir) Cijayanti itu naik karena itu," ucap dia.

Dedi mengatakan evaluasi tersebut juga akan dibawa untuk kemudian dibahas bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang sudah menjadwalkan pertemuan dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid pada pekan depan.

"Saya rapat. Jadi nanti ada perubahan tata ruang di Jawa Barat," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika