REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Hingga saat ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum merilis laporan APBN Kita untuk Januari 2025. Padahal, laporan bulanan ini menjadi acuan penting dalam menilai kondisi fiskal negara. 

"Kami lagi atur jadwal, Insya Allah minggu depan, tunggu saja ya," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro kepada Republika, Jumat (7/3/2025).

Adapun, Kemenkeu beralasan penundaan ini terjadi karena padatnya agenda pimpinan Kemenkeu. Sehingga, laporan APBN Kita Januari 2025 akan digabung dengan laporan Februari 2025. 

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengkritik keterlambatan ini. Ia menegaskan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN dapat berdampak serius bagi ekonomi nasional.

"Investor dan pelaku pasar bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi," kata Achmad dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (7/3/2025).

Akibatnya, spekulasi pun berkembang bahwa penundaan ini berkaitan dengan kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target. Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit.

Ia menegaskan kembali, jika keterlambatan ini benar-benar disebabkan oleh kondisi penerimaan negara yang memburuk, maka Indonesia mungkin menghadapi tantangan fiskal yang lebih serius. Kepercayaan publik dan pasar pun bisa terganggu akibat kurangnya keterbukaan informasi dari pemerintah.

Pasalnya, lanjutnya, dalam kondisi ekonomi global yang tidak menentu, transparansi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar. Ia pun mendorong Kemenkeu segera merilis laporan APBN Kita untuk memastikan prinsip transparansi tetap dijunjung tinggi dalam pengelolaan keuangan negara.

Ikuti Whatsapp Channel Republika