REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wakil Kepala Badan Pengelola Haji Dahnil Anzar Simanjuntak angkat suara soal adanya wacana peleburan BP Haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) seiring dengan berjalannya proses legislasi revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah di DPR. Dahnil menegaskan, dia tidak bisa menanggapi wacana penggabungan atau pemisahan antar lembaga.
"Kami BP Haji merasa tidak berwenang menanggapi proses penyusunan UU oleh DPR, kami mengikuti dan menjalankan perintah amanat UU dan perintah presiden, apa pun itu. Jadi tidak porsi kami menanggapi penggabungan atau pemisahan, apa pun itu,”ujar Dahnil lewat pesannya yang diterima pada Senin (10/3/2025).
Sebelumnya, Anggota Bidang Investasi Surat Berharga dan Emas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Indra Gunawan, merespons adanya usulan agar BPKH dilebur dengan BP Haji yang baru dibentuk. Jika pun BPKH mau digabung dengan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), menurut dia, akan sulit dilakukan karena BPKH tidak dibiayai APBN.
"Mau digabung ke mana? Kita ini Non-APBN. Sementara dirjen PHU (Kemenag) dan BP Haji itu pakai APBN. Itu seperti minyak dan air kan," ucap Indra.
Selain itu, ketika misalnya BPKH dan BP Haji digabung, maka akan dapat memunculkan berbagai macam risiko. Diantaranya, dia mengungkapkan, penggabungan tersebut dapat memunculkan kasus korupsi.
"Sejak zaman kolonial sampai hari ini, ketika digabung, biasanya ada masalah. Ada yang korupsi, ada yang segala macam. Karena ketika keuangan sama penyelenggaraan, finansial sama operasional digabung, itu pasti ada masalah. Intinya rawan banget," kata Indra.
Ikuti Whatsapp Channel Republika