REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Tindak lanjut kesepakatan pembiayaan iklim (new collective quantified goal on climate finance/NCQG) sebesar 1,3 triliun dolar AS menjadi salah satu isu yang akan dibahas dalam Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil.  Presiden COP30 André Aranha Corrêa do Lago mengatakan dukungan berbagai pihak di dunia, termasuk pemerintah di seluruh dunia, perlu direalisasikan agar pembiayaan iklim tersebut dapat dialirkan lebih cepat untuk mengatasi krisis iklim.

Dalam suratnya, Corrêa do Lago memperingatkan pentingnya aksi bersama untuk mengatasi darurat krisis iklim. Dalam surat itu ia mendesak pemerintah-pemerintah, bank pembangunan multilateral, dan sektor swasta mempercepat aliran dana dan menetapkan langkah yang sejalan dengan Perjanjian Paris dan merealisasikan pembiayaan iklim 1,3 triliun dolar AS.

Ia juga meminta pihak-pihak memperkuat komitmennya mendorong kemajuan Global Stocktake dan target COP28 untuk meningkatkan energi terbarukan tiga kali lipat, efisiensi energi dua kali lipat, dan beralih dari bahan bakar fosil. Serta memprioritaskan perlindungan dan pemulihan hutan.

Corrêa do Lago juga mendorong kerja sama antar negara-negara berkembang untuk menentukan arah dan kemajuan dari COP. Ia mendorong agar COP30 lebih dari sekedar negosiasi dan menuntut pemimpin-pemimpin global merealisasikan janji dan komitmen mereka.

Peta jalan Baku-Belem 1,3 triliun dolar AS harus menjadi pendorong pembiayaan rendah karbon dan sebagai jalur ketahanan iklim bagi negara-negara berkembang. Mengutip kembali peringatan IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), pembiayaan, teknologi, dan kerja sama internasional merupakan faktor penting untuk mempercepat aksi iklim. "Untuk mencapai target iklim, baik pembiayaan adaptasi dan mitigasi iklim harus meningkat berkali-kali lipat,” kata Corrêa do Lago.

Menteri Lingkungan dan Perubahan Iklim Brasil Marina Silva mengatakan surat Presiden COP30 tersebut merupakan panggilan kepada pemerintah-pemerintah, masyarakat sipil, ilmuwan, pelaku bisnis, masyarakat adat dan komunitas lokal untuk mengatasi perbedaan dan bersatu dalam era baru aksi iklim yang fokus merealisasikan komitmen Perjanjian Paris. Salah satunya yakni keputusan untuk menyusun Global Ethical Stocktake (GES), inisiatif global untuk memperkuat pembatasan kenaikan suhu maksimal 1,5 derajat Celsius pada COP30.

"Dengan ini, Presidensi COP30 Brasil mendorong pergerakan global kerja sama antarnegara untuk menghadapi perubahan iklim, yang bersandar pada penguatan multilateralisme, satu-satu jalur untuk merealisasikan misi ini,” kata Silva.

Menanggapi surat tersebut, Direktur Leave it in the Ground Initiative (LINGO) Kjell Kühne sepakat perlunya kerja sama internasional dalam mengatasi krisis iklim. Terutama untuk melawan dominasi kelas atas yang terus mendorong bahan bakar fosil.

“Sistem keuangan harus direformasi agar memperhitungkan biaya lingkungan dan sosial yang selama ini diabaikan. Dengan kemauan politik yang benar, institusi seperti IMF dan bank sentral dapat mengucurkan dana triliunan guna mempercepat transisi energi, jika pemerintah mengizinkannya,” kata Kühne.

Sementara itu, General Coordinator Coordination of Indigenous Organizations of the Brazilian Amazon (COIAB) Toya Manchineri menekankan pentingnya beralih dari bahan bakar fosil, selain berbagai upaya perlindungan hutan.

“Kita tidak bisa lagi menunda peralihan sepenuhnya dari bahan bakar fosil. Surat Presiden COP30 menyerukan keberanian dan ambisi, di mana ketiadaan ambisi akan berarti tidak ada kepemimpinan. Hutan Amazon tidak akan bertahan meski kita melakukan berbagai upaya, jika kita tetap membakar bahan bakar fosil,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika