REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya membasmi para mafia di sektor minyak dan gas (migas). Ini ia sampaikan saat berkunjung ke Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (14/3/2025).
Awalnya, Bahlil bercerita banyak mafia yang bermain dalam distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax. Menurutnya, butuh keberanian melawan pihak-pihak yang mengacaukan kualitas BBM.
Bahlil meminta dukungan kepada para santri dan kiai di Tebuireng. "Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi membuat gerakan tambahan? Nah, ini kita lagi tata. Memang untuk melawan pemain-pemain besar, oknum-oknum ini, butuh nyali," katanya.
Menurut dia, saat ini pemerintah berusaha memastikan subsidi BBM tepat sasaran. Ia menekankan dana subsidi negara harus benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
"Setiap satu rupiah uang negara yang dikeluarkan untuk rakyat, kita wajib untuk menjaga, memastikan, mengawal agar dana itu sampai di tengah-tengah rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo," tegasnya.
Menteri Bahlil kemudian bicara soal perbaikan tata kelola distribusi Liquified Petroleum Gas atau LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram. Meski menghadapi banyak tantangan, ia memastikan akan tetap melanjutkan upaya ini.
"LPG ini sejak 2007 pemerintah tidak pernah menaikkan harganya. Subsidi LPG yang dilakukan pemerintah per kilogram itu Rp 36 ribu per tabung. Tapi apa yang terjadi? Sampai di rakyat ada yang Rp 23 ribu, Rp25 ribu, bahkan Rp 30 ribu," ujarnya.
Mendengar tingginya angka gas LPG 3 kilogram di masyarakat, hati Bahlil pun terenyuh dan ingin memperbaiki tata kelola yang lebih berkeadilan. Namun, ia mengakui bahwa ada pihak-pihak yang tidak senang dengan upayanya menertibkan harga LPG di pasaran.
"Orang nggak mau karena sudah nyaman. (Tapi) ini terus berjalan. Saya tidak akan pernah lelah memperbaiki ini," ucapnya.
Bahlil menegaskan negara sudah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi. Dari total total APBN 2025 sebesar Rp 3.621,3 triliun, ia mengungkap 15 persen atau Rp 420 triliun di antaranya dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, hingga listrik.
Perinciannya, sebanyak Rp 87 triliun untuk subsidi LPG per tahun, Rp 150 triliun untuk BBM, solar dan bensin, lalu terakhir Rp 187 triliun untuk subsidi listrik. Menurut Bahlil, sudah tugasnya sebagai Menteri ESDM memastikan subsidi itu benar-benar sampai ke yang berhak.
"Saya tidak akan pernah mengenal capek. Karena hak rakyat untuk menerima adalah yang tidak mampu," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika