REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menilai program wajib militer bagi anak bermasalah di Jabar yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi berseberangan dengan konsep pedagogi. Yakni, ilmu mengajar yang mengedepankan kebutuhan dan karakter peserta didik. 

"Itu mau masuk militer atau masuk pesantren -saja- barudak -anak-anak-. Jadi gini lah dalam dunia pendidikan, kalau ada masalah itu tidak harus kemudian diserahkan kepada institusi lain dulu. Kan gini ya, anak nakal itu kan tidak bisa diseragamkan. Masalahnya kan bisa beda-beda dan TNI bukan obat segala masalah," kata Cecep saat dihubungi di Bandung, Rabu (30/4/2025).

Cecep menilai kebijakan yang disampaikan Dedi mungkin bermaksud baik, namun dia mengungkapkan lebih baik yang diusung bukanlah konsep wajib militer pada anak bermasalah. Tetapi, pendidikan pendahuluan bela negara yang memang sejalan dengan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

"Ini niatnya mungkin baik ya, harus kita hargai lah Pak Dedi itu. Kalau saya konsepnya bukan pendidikan militer seperti Wamil tetapi pendidikan pendahuluan Bela Negara. Kalau pendidikan pendahuluan Bela Negara, memang itu amanat Undang-Undang tentang PSDN, yaitu Pengembangan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara," ucap Cecep.

Dalam beleid tersebut, lanjut dia, dijelaskan mengenai pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN), yang levelnya bukan pendidikan militer tapi pendahuluannya seperti Resimen Mahasiswa (Menwa) di kampus-kampus.

"Mungkin maksud KDM juga dugaan saya ke situ," ujarnya.

Lebih lanjut, Cecep mengungkapkan jika memang betul maksud dari kebijakan Dedi Mulyadi merupakan PPBN, dirinya akan sangat setuju bahkan mendukung sampai 1.000 persen jika program tersebut dilaksanakan. Namun, dia mendesak agar Dedi Mulyadi membuat konsep program itu secara matang sebelum diberlakukan.

Menurut Cecep program PPBN itu akan lebih baik jika hal itu diberlakukan bagi seluruh siswa dan bukan hanya bagi siswa bermasalah.

"Jadi bukan hanya untuk siswa nakal tapi untuk seluruh siswa. Jadi harus terprogram, dibuat roadmapnya grand designnya sampai kapan, dan anak itu di boarding school nati diinapkan di mana, jadi nanti sekolah lagi, jadi nggak-gak selama enam bulan full di situ bukan," katanya.

Selain itu, tambah dia, program tersebut haruslah melibatkan seluruh unsur pembinaan dan pendidikan seperti pembina kerohanian, TNI, pendidik, psikologi, Guru BP, pembina kesiswaan hingga pihak pemerintahan.

"Nah terus dibuat kurikulumnya, dan sesekali mungkin di sekolah kegiatannya, lalu sekali di camp-camp militer, sesekali di luar gitu ya, ke gunung ke mana gitu, ada kurikulumnya. Dan tidak hanya TNI yang dilibatkan, misalnya kaum pendidik, terus spiritualnya misalnya dari tokoh-tokoh agama, dilibatkan di situ psikolog, guru BP, pembina osis dan lain-lainnya dilibatkan termasuk pemerintah gitu," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika