REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, menilai langkah-langkah yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai bentuk nyata dari penerjemahan visi besar Presiden Prabowo tentang kedaulatan energi nasional.
Menurutnya, Menteri Bahlil telah bekerja cepat dan konkret untuk menjalankan agenda strategis tersebut secara bertahap sejak tahun pertama pemerintahan.
"Semua kebijakan yang dijalankan Menteri Bahlil mencerminkan arah jelas dari Presiden Prabowo, yakni membangun kedaulatan energi: dari hulu sampai hilir, dari efisiensi sampai keadilan, dari energi fosil sampai energi bersih," ujar Abdul Rahman, Senin (12/5).
Ia menyoroti percepatan hilirisasi mineral sebagai langkah strategis yang menjawab arahan Presiden untuk tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan mendorong nilai tambah dalam negeri demi kemandirian industri nasional.
Selain itu, reformasi subsidi energi, khususnya LPG 3 kg, menurutnya juga merupakan langkah konkret menuju efisiensi fiskal dan keadilan sosial.
Transisi menuju energi baru dan terbarukan, serta pemerataan akses energi di wilayah 3T, juga menjadi bagian dari cetak biru kebijakan energi nasional yang sedang dijalankan secara bertahap oleh Menteri Bahlil.
"Ini bukan langkah reaktif, tapi agenda jangka panjang yang sudah dicanangkan sejak awal oleh Presiden Prabowo. Menteri Bahlil hanya mempercepat implementasinya dengan gaya eksekusi yang lugas dan langsung ke lapangan," jelasnya.