REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Hubungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan DPRD Provinsi Jawa Barat kian memanas. Usai aksi walk out yang dilakukan Fraksi PDIP dalam rapat paripurna pada Jumat (16/5), kini giliran undangan pelaksanaan Musrenbang yang menjadi polemik
Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi melalui Instagram pribadinya @dedimulyadi71, mantan Bupati Purwakarta itu diduga menyindir DPRD Provinsi Jawa Barat seputar undangan pelaksanaan Musrenbang Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang sudah berlangsung pada 7 Mei 2025.
"Musrenbang forum yang sakral, diundang tak mau datang, ingin dihargai tapi tak pernah menghargai, ingin dilibatkan tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat berjuang untuk rakyat giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa," ujar Dedi Mulyadi seperti dikutip Republika pada Sabtu (17/5).
Pernyataan Dedi Mulyadi itu mendapat respon dari Anggota Komisi V Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah. Ia membeberkan kronologis jadwal pelaksanaan Musrenbang berdasarkan surat yang diterima para Anggota DPRD Provinsi Jabar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika