REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) memandang wacana penggunaan jalur laut untuk pemberangkatan jamaah haji dan umrah memiliki potensi ekonomi namun juga menyimpan tantangan besar yang perlu ada mitigasi.
“Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto di Jakarta, Sabtu.
Namun, ia mengatakan pemberangkatan jamaah haji dan umrah melalui jalur laut menghadirkan tantangan besar yang memerlukan kajian komprehensif, tidak hanya dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga menyangkut perubahan dalam pengelolaan operasional.
“Contohnya saat menangani jamaah yang sakit ataupun meninggal dalam perjalanan,” kata Carmelita.
Lamanya perjalanan laut yang mencapai sekitar 5.000 nautical mile (NM) dengan kecepatan kapal 15 knot bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. Perjalanan pulang juga akan memerlukan waktu serupa, katanya, menjelaskan.
Semua tantangan tersebut harus ada mitigasi dan diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas, serta struktur biaya yang dibutuhkan.
Carmelita juga menyoroti soal ketersediaan kapal penumpang yang memadai.
“Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang 'ready' untuk menjalankan ini,” katanya.
Meski belum mengetahui secara pasti rencana detail pemerintah, Carmelita menyebut pihaknya telah mendengar adanya sejumlah penawaran dari berbagai pihak. Untuk itu, ia berharap pengusaha pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam kajian dan perencanaan ke depan.
“Kita belum tahu apa dan bagaimana rencana pemerintah. Walau sudah mendengar banyak pihak yang memberikan penawaran. Kita mengharapkan para pelaku usaha nasional bisa dilibatkan dalam kajian ini,” kata Carmelita.
Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
Namun, Menag juga menyatakan bahwa wacana itu masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengatakan rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga bisa berjalan aman dan lancar.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan kajian menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai, imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang diperlukan.
Selain infrastruktur, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia serta mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika