REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi D DPRD Provinsi Jakarta Ali Lubis mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU). Pungli itu diduga terjadi di wilayah Kelurahan Cipinang Muara, Jakarta Timur.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu mengaku mendapatkan informasi dari salah seorang warga terkait dugaan praktik pungli tersebut pada akhir pekan lalu. Warga itu melaporkan bahwa suaminya yang ikut proses rekrutmen petugas PPSU diminta uang hingga jutaan rupiah.
"Setelah saya melakukan sosialisasi ada masyarakat yang menyampaikan ke saya bahwa suaminya itu ikut mendaftar PJLP, PPSU di kelurahan. Namun dia laporkan, 'Pak, suami saya diminta uang'. 'Berapa?' saya bilang. Sekitar Rp 2 juta," kata dia di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Ia pun meminta warga tersebut menelusuri bukti praktik pungli yang dialami suaminya itu. Pasalnya, diperlukan bukti fisik untuk membuat laporan terkait praktik pungli.
Meski begitu, Ali mengecam adanya dugaan praktik pungli itu. Ia menilai, praktik itu merupakan perbuatan zalim, mengingat saat ini banyak warga yang kesulitan mencari pekerjaan.
"Pungli-pungli ini yang dilakukan oleh oknum ya. Saya garis bawahi, praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum ini, itu yang disebut dengan pemerasan orang miskin, saya bilang. Mereka belum bekerja saja sudah diperes, sudah dipungut, yang gini-ginian gitu," kata dia.
Menurut dia, hingga saat ini baru ada satu orang warga yang langsung mengadu kepadanya. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan ada lebih banyak korban dari praktik pungli itu.
"Karena kan ini kan secara massal ya, satu provinsi Jakarta membuka proses rekrutmen itu ya," kata dia.
Karena itu, ia melakukan interupsi saat rapat paripurna bersama Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta Rano Karno di Gedung DPRD Provinsi Jakarta pada Rabu pagi. Interupsi itu dilakukan agar Wagub Jakarta dapat langsung mendengar aduan dari warga.
"Makanya saya minta tadi sama pak Wakil Gubernur, beserta jajarannya melalui Inspektorat, cek, investigasi, ke lapangan," kata dia.
Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta tengah melakukan proses rekrutmen untuk 1.024 orang petugas PPSU sejak akhir Juni 2025. Para petugas PPSU itu nantinya akan ditempatkan di 239 kelurahan wilayah Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika