Jumat 18 Jul 2025 20:37 WIB

Mengapa Hakim tak Pakai Keterangan Eks Menteri BUMN Rini di Sidang Lembong?

Hakim menyebut ketidakhadiran Rini di dalam sidang yang dianggap tak beralasan.

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Teguh Firmansyah
Terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2025). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dengan pidana 4 tahun dan enam bulan penjara, denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi impor gula.
Foto: Republika/Thoudy Badai
Terdakwa Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Senin (30/6/2025). Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dengan pidana 4 tahun dan enam bulan penjara, denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi impor gula.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim mengesampingkan keterangan eks Menteri BUMN, Rini Mariani Soemarno yang dibacakan saat persidangan. Padahal keterangan itu ada dalam berita acara pemeriksaan (BAP).  Hakim memutuskan keterangan Rini tak dipakai sebagai pertimbangan fakta hukum atas vonis 4,5 tahun penjara terhadap eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

"Majelis hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 162 KUHP memberikan penilaian bahwa alasan ketidakhadiran saksi Rini Mariani Soemarno yaitu karena adanya kegiatan keluarga di Jawa Tengah, yang sudah terjadwal dan tidak dapat dihindarkan bukanlah termasuk kategori halangan yang sah," kata hakim anggota Alfis Setyawan saat membacakan vonis Tom Lembong dalam kasus korupsi impor gula di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Jumat (18/7/2025). 

 

Hakim meyakini dalih Rini yang tak bisa hadir di sidang lantaran acara keluarga bukan kategori halangan sah. Atas dasar itu keterangan Rini malah tak dianggap Hakim.  "Sehingga terhadap keterangan saksi yang diperoleh dalam BAP saksi dibacakan di persidangan tersebut oleh majelis hakim telah dikesampingkan, dan tidak digunakan sebagai bagian fakta hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo," ucap Alfis. 

 

Hakim menilai keterangan Rini yang dibacakan di persidangan itu tak digunakan majelis hakim sebagai fakta hukum. Tercatat, keterangan Rini dibacakan di sidang Tom Lembong pada Selasa (17/6).

 

Dalam BAP yang dibacakan jaksa, Rini menerangkan mekanisme penugasan pelaksanaan stabilisasi harga gula. Rini mengatakan pelaksanaan penugasan tersebut wajib lewat rapat koordinasi dengan kementerian terkait.

 

"Dapat saya sampaikan bahwa mekanisme penugasan dalam rangka melaksanakan stabilisasi harga dan pemulihan stok komoditas gula nasional yang dilakukan oleh Kementerian BUMN, adalah awalnya harus melalui mekanisme rapat koordinasi dengan kementerian terkait, di bawah Menteri Koordinator Perekonomian atau Menko Perekonomian seperti Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN, Menteri Perindustrian untuk melaksanakan kebijakan tertentu, khususnya kebijakan stabilisasi harga dan pemulihan stok gula nasional," kata Rini dalam BAP yang dibacakan jaksa beberapa waktu lalu.

 

Diketahui, Tom Lembong divonis hukuman penjara 4,5 tahun. Hakim meyakini Tom bersalah dalam kasus korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan.

 

Hakim menyatakan Tom Lembong bersalah melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Hakim menyatakan tidak ada hal pemaaf ataupun pembenar dalam perbuatan Tom selaku terdakwa. Tom dibebankan membayar denda Rp 750 juta. Jika tak dibayar, maka diganti 6 bulan kurungan. Tapi Hakim tak membebankan uang pengganti kepada Tom Lembong lantaran tak menerima uang dari perkara ini.