REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengingatkan komunitas internasional untuk segera bertindak karena lebih dari 14.800 pasien di Jalur Gaza masih sangat membutuhkan perawatan medis khusus.
“Kami mendesak lebih banyak negara menerima pasien dan mempercepat proses evakuasi medis melalui semua jalur yang memungkinkan,” ujar Tedros dalam pernyataan yang diunggah di platform X pada Rabu (6/8/2025).
Seruan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengumuman WHO bahwa pihaknya telah memfasilitasi evakuasi medis terhadap 15 anak yang sakit kritis ke Yordania pada Rabu pagi. Mereka didampingi oleh 42 orang pendamping.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan tenaga kesehatan Yordania yang terus memberikan perawatan khusus kepada pasien dari Gaza, terutama anak-anak,” kata Tedros.
WHO secara konsisten menyampaikan kekhawatiran terhadap sistem kesehatan di Gaza yang kian kewalahan dan memburuk. Rumah sakit di wilayah tersebut kesulitan menangani jumlah korban yang terus meningkat serta kekurangan pasokan medis di tengah konflik yang terus berlangsung.
Evakuasi terbaru ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memindahkan pasien dari wilayah yang terkepung itu guna mendapatkan perawatan di luar negeri. Namun, Tedros menekankan masih banyak yang harus dilakukan untuk menangani krisis kesehatan ini secara menyeluruh.
Israel terus mendapat kecaman global atas agresinya di Gaza, di mana lebih dari 61.000 orang dilaporkan tewas sejak Oktober 2023. Kampanye militer itu telah menghancurkan wilayah tersebut dan mendorongnya ke ambang kelaparan.
Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.
Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas tindakannya di wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika