Ahad 17 Aug 2025 13:53 WIB

HUT ke-80 RI, Dedi Mulyadi: Saya Mohon Maaf

Dedi Mulyadi menyebut permasalahan itu harus diubah dengan paradigma pembangunan.

Rep: Fauzi Ridwan/ Red: Muhammad Hafil
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyaksikan defile pasukan usai upacara peringatan HUT ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat, di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025). Pada upacara hari kemerdekan RI, Gubernur hadir sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat. Baik pendidikan formal, maupun informal.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyaksikan defile pasukan usai upacara peringatan HUT ke-80 RI tingkat Provinsi Jawa Barat, di kawasan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025). Pada upacara hari kemerdekan RI, Gubernur hadir sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya mengatakan bahwa pemerintah Provinsi Jabar berkomitmen untuk mengembalikan kembali anggaran untuk kepentingan pendidikan rakyat. Baik pendidikan formal, maupun informal.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG-- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengakui belum dapat mewujudkan harapan kemerdekaan di momen HUT Kemerdekaan RI ke 80. Oleh karena itu, ia meminta maaf kepada masyarakat apabila masih terdapat anak yang belum sekolah dan lainnya.

"Semenjak negara ini diproklamasikan kemerdekaannya. Sampai hari ini, pemerintah yang menjalankan amanahnya belum bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan dari kemerdekaan itu," ujar dia seusai upacara HUT Kemerdekaan RI di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Ahad (17/8/2025).

Baca Juga

Ia menyebut bentuk kemerdekaan yaitu melindungi masyarakat Indonesia dari kemiskinan dan rasa sakit. Namun begitu, Dedi meminta maaf apabila masih ada anak sekolah yang tidak sekolah karena tidak mampu secara ekonomi.

"Saya mohon maaf kalau masih ada anak yang putus sekolah SD. Saya mohon maaf kalau masih ada anak putus SMP, SMA, SMK karena ketidakmampuan ekonomi," kata dia.

Dedi menyebut permasalahan tersebut harus diubah dengan paradigma pembangunan salah satunya dengan transparansi pengelolaan keuangan. Ia meyakini apabila Pemprov Jabar dengan kabupaten kota terintegrasi dalam pengelolaan keuangan maka masalah sosial dapat selesai.

"Sehingga menekankannya adalah bagaimana belanja negara itu diarahkan pada yang menjadi kebutuhan dasar," kata dia.

Ia pun mengajak seluruh perangkat daerah dan kepala daerah membuka layanan publik bagi masyarakat yang memiliki permasalahan. Dedi pun meminta kepala daerah dan perangkat di bawahnya untuk lebih peka.

Dedi pun meminta apabila Pemprov Jabar memberikan dana kepada kelurahan atau kecamatan untuk dikelola dengan jujur. Ia pun tengah melakukan koreksi terhadap keuangan daerah.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement