REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut hadir dalam gelar perkara kasus kematian driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob Polda Metro Jaya. Gelar perkara berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).
Komisioner Pemantauan Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengungkapkan, proses gelar perkara mengerucut pada adanya indikasi tindak pidana sekaligus pelanggaran etik yang dilakukan oleh personel Brimob.
“Kami sudah mendengarkan proses gelar perkara dan diberikan kesempatan juga mendengarkan prosesnya dan memberikan masukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Bareskrim Polri”, ujar Saurlin.
Ia menegaskan, Komnas HAM akan terus mengawal jalannya penyelidikan agar proses hukum berlangsung adil dan transparan.
Selain itu, Komnas HAM juga akan melanjutkan langkah pengumpulan fakta, termasuk memeriksa kendaraan taktis dan mengumpulkan seluruh rekaman CCTV.
"Rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pascaperistiwa. Kami akan mengawal terus proses ini nanti hingga berjalan di penyelidikan di bareskrim polri," ucapnya.
View this post on Instagram
Kasus ini berawal ketika Affan Kurniawan meninggal dunia diduga akibat terlindas rantis Brimob saat aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Jakarta Pusat. Mabes Polri kemudian langsung mengusut peristiwa tersebut, dan Propam menahan tujuh personel Brimob.
Divisi Propam Polri membagi dua kategori pelanggaran terhadap tujuh personel itu. Dua orang dinilai melakukan pelanggaran berat, yakni Kompol Cosmas Kaju Gae (Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri) dan Bripka Rohmat (pengemudi rantis). Sementara lima lainnya dinilai melakukan pelanggaran sedang.
Untuk pelanggaran berat, sanksi yang mungkin dijatuhkan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) serta proses pidana. Adapun pelanggaran sedang dapat berujung pada penempatan khusus, mutasi atau demosi, penundaan pangkat, maupun penundaan pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika