REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail merombak susunan pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Bandung Barat. Kebijakan itu menyebabkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) strategis mengalami kekosongan pimpinan definitif.

Kelima OPD tersebut ialah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kelima posisi strategis itu diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Terkait kekosongan jabatan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sandi Supyandi mengingatkan Bupati Jeje Ritchie Ismail segera melaksanakan open bidding untuk mengisi jabatan empat kepala dinas dan satu kepala badan agar kekosongan dibiarkan terlalu lama.

"Pengisian kekosongan lima jabatan di dinas strategis ini, harus segera dilakukan. Apalagi kelima dinas itu, sangat berkaitan erat dengan pelayanan dasar masyarakat," ujar Sandi di Padalarang, akhir pekan ini.

Menurutnya, sangat tepat jika open bidding dilakukan secepatnya mengingat pekan depan sudah mulai masuk pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026. "Saya berharap saat proses penyusunan anggaran berjalan, sudah terisi lima jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) strategis tersebut. Dengan percepatan penempatan pejabat definitif itu, kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Bandung Barat dapat memacu program pembangunan yang lebih baik," paparnya.

Ia berpendapat, open bidding juga membuka peluang promosi bagi pejabat eselon III yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan memiliki karakter pemimpin untuk menduduki jabatan strategis. "Ini tentunya menjadi kesempatan emas bagi pejabat eselon III yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan memiliki karakter pemimpin untuk menduduki jabatan kepala dinas dan badan yang sekarang belum terisi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika