REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Belajar dari kasus keracunan massal siswa usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemkab Bandung Barat berkomitmen untuk memperketat pengawasan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) agar peristiwa tersebut tidak terulang.

Seperti diketahui, ratusan siswa dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK Sederajat di wilayah Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengalami keracunan massal usai menyantap menu MBG yang dibagikan pada Senin (22/9/2025).

"Jadi program MBG ini tujuannya sangat baik, tadi kita melakukan evaluasi, pengawasan akan dilakukan," ujar Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismali di usai meninjau posko penanganan korban di Gor Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9/2025).

Jeje mengatakan, untuk keseluruhan ada 85 dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah beroperasi di wilayahnya. Namun hasil investigasi awal tidak semuanya mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Diketahui, SLHS dikeluarkan pemerintah daerah sebagai bukti tertulis terhadap kegiatan industri makanan agar memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya temuan tersebut, Jeje akan mengevaluasi seluruh SPPG yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Hal tersebut dilakukan agar MBG yang diterima siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi. "Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena data yang saya dapat adalah 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Jadi kita akan melakukan evaluasi ini bersama BGN dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semuanya bisa bersertifikat sehat dan layak," papar Jeje.

Ikuti Whatsapp Channel Republika