REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penundaan implementasi fasilitas pembiayaan dan pelaksanaan transaksi short selling oleh perusahaan efek sampai dengan 17 Maret 2026. Penundaan tersebut sebagaimana tercantum dalam surat pengumuman Nomor Peng-00174/BEI.POP/09-2025 dalam keterbukaan informasi di BEI, Jakarta, Jumat (26/9/2025).

Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy mengatakan Bursa tidak menerbitkan Daftar Efek Short Selling sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2 Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling sampai dengan tanggal 17 Maret 2026.

"Penundaan implementasi sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak 29 September 2025," ujar Irvan.

Pada 3 Maret 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI telah melakukan penundaan implementasi short selling di tengah gejolak yang terjadi di pasar saham Indonesia saat itu.

“Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut dan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dan pelaku pasar, OJK akan mengambil kebijakan awal, pertama adalah menunda implementasi kegiatan short selling,” ujar Kepala Eksekutif OJK bidang Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon Inarno Djajadi.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik sebelumnya mengungkapkan sebanyak tiga anggota bursa (AB) telah siap untuk memfasilitasi transaksi short selling dan intraday short selling (IDSS) di pasar modal Indonesia.

“Tiga AB sedang dalam proses akhir, sehingga kami harap dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah ada paling tidak tiga AB yang nantinya bisa memberikan layanan Intraday Short Selling kepada para investor,” ujar Jeffrey.

Ia mengatakan telah ada sebanyak 27 AB yang menyatakan minatnya untuk dapat memfasilitasi transaksi Short Selling, yang mana sembilan di antaranya telah dalam proses persiapan untuk bisa mendapatkan izin sebagai AB Short Selling. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika