REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, pembentukan negara Palestina tidak tercakup dalam 20 poin rencana pengakhiran konflik di Jalur Gaza yang disusun Presiden AS Donald Trump. Netanyahu menegaskan kembali penolakannya atas berdirinya negara Palestina.

Netanyahu mengungkapkan, saat terlibat perundingan dengan Trump membahas proposal perdamaian Gaza, dia tetap menyampaikan ketidaksetujuannya atas pembentukan negara Palestina.

"Ada satu hal yang kami katakan bahwa kami harus menentang keras negara Palestina,” kata Netanyahu dalam pernyataannya pada Selasa (30/9/2025), dilaporkan Anadolu Agency.

Dia menambahkan, rencana perdamaian Trump untuk Gaza akhirnya tak menyinggung soal pendirian negara Palestina. "Sekarang seluruh dunia, termasuk dunia Arab dan Muslim, menekan Hamas untuk menerima persyaratan yang kami tetapkan bersama Presiden Trump untuk membebaskan semua sandera kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Sementara IDF (tentara Israel) tetap berada di sebagian besar Jalur Gaza,” ucapnya.

"Presiden Trump menambahkan bahwa jika Hamas menolak (proposal perdamaian), ia akan memberikan dukungan penuh kepada Israel untuk menyelesaikan operasi militer dan melenyapkan mereka," kata Netanyahu melanjutkan.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, mengungkapkan, negaranya bersama Mesir telah menyerahkan proposal gencatan senjata yang disusun pemerintahan Trump kepada Hamas. "Delegasi negosiasi (Hamas) berjanji untuk mempelajarinya secara bertanggung jawab," ujarnya dalam konferensi pers pada Selasa, dikutip laman Al Arabiya.

Selamai ini Qatar kerap berperan sebagai mediator dalam perundingan antara Israel dan Hamas. "Akan ada pertemuan lain hari ini, yang juga dihadiri oleh pihak Turki, dengan delegasi negosiasi," kata al-Ansari.

Ikuti Whatsapp Channel Republika