REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat komitmen integritas dalam penyelenggaraan haji. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar Kemenhaj hadir sebagai kementerian baru dengan wajah integritas, transparansi, dan akuntabilitas.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyerahkan nama-nama calon SDM yang akan bergabung ke Kemenhaj. Mereka berasal dari ASN Kementerian Agama serta Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.
Gus Irfan hadir bersama sejumlah pejabat Kemenhaj, dan diterima langsung oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta jajaran pimpinan. Dalam sambutannya, Gus Irfan menegaskan pentingnya pelibatan KPK sejak awal perjalanan kelembagaan Kemenhaj.
“Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan,” ujar Gus Irfan dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (3/10/2025).
Selain penyerahan nama, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji. Kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.
“Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi,” ucap cucu pendiri NU ini.
Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut. Ia menegaskan KPK akan mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.
KPK berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan. Saat ini, menurut Cahya, KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi.
"Dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan harapan tata kelola haji ke depan semakin baik,” kata Cahya.
Menutup pertemuan, Gus Irfan kembali menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas, dalam seluruh aspek Penyelenggaraan haji.
“Pesan Presiden jelas: Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika