Sabtu 04 Oct 2025 22:52 WIB

Ini Alasan KDM Minta ASN, Siswa, dan Warga Jabar Patungan Rp1.000 Sehari

Dedi mengungkapkan banyak warga yang datang ke rumahnya.

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/ Red: Karta Raharja Ucu
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Foto: Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuat gerakan rereongan sapoe sarebu (poe ibu) atau gerakan bersama satu hari seribu bagi aparatur sipil negara (ASN), siswa sekolah hingga masyarakat umum. Gerakan tersebut dilatarbelakangi banyaknya masyarakat yang mengadu ke rumah Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang.

"Ya yang pertama gerakan sapoe sarebu (poe ibu) gerakan masif yang digagas pak gubernur untuk menyikapi kejadian beberapa masyarakat Jawa Barat di luar Jawa Barat yang secara ekonomi keterbatasan dan tidak ada tempat untuk mencari bantuan makanya bergerak ke pak gubernur lalu mereka ke lembur Pakuan," ucap Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi, Sabtu (4/10/2025).

Ia menuturkan masyarakat Jawa Barat banyak yang membutuhkan bantuan. Ribuan warga yang berasal dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat datang ke Lembur Pakuan Subang. Mereka banyak yang mengeluhkan kondisinya dan memerlukan bantuan.

Karena itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak masyarakat untuk berbagi dan berempati kepada masyarakat yang membutuhkan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dedi mengatakan langkah pertama yaitu diawali ASN Provinsi Jawa Barat melalui dinas, badan dan kantor. Diharapkan pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait melakukan hal serupa.

"Kalau punya tabungan poe ibu bisa langsung dibantu (warga)," kata dia.

Ia mengatakan Gubernur Jabar mendorong agar kabupaten dan kota melakukan hal yang sama. Sebab warga yang datang ke Lembur Pakuan tidak datang hanya dari Subang akan tetapi dari daerah lainnya.

"Artinya kalau melihat dari asal yang datang bupati wali kota punya empati itu walau tidak ada sanksi yang tidak melakukan tapi empati aja ke kab kota agar melakukan yang sama," ungkap dia.

Dedi mengatakan pelaksanaan gerakan rereongan harus berjalan transparan dan akuntabel dengan tujuan membantu masyarakat. Ia menyebut Gubernur Jabar pun menegaskan tidak perlu lembaga khusus untuk mengelola dana tersebut dan diatur kepala dinas masing-masing.

"Jadi bisa langsung datang ke dinas (warga)," kata dia.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement