REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menjelaskan dua kebijakan strategis yang baru dikeluarkan terkait penggunaan frekuensi karena berpotensi menimbulkan spekulasi.
“Mengapa kebijakan strategis ini diambil saat injury time pemerintahan? Ini memunculkan pertanyaan mengenai langkah Kemenkominfo ini?” ujar dosen komunikasi politik UIN Alaudin Makassar Firdaus Muhammad, Senin (15/9).
Ia menyatakan hal tersebut untuk mengomentari dua kebijakan strategis Menkominfo, yakni penerbitan Peraturan Menteri (RPM) Kemenkominfo tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 800 MHz untuk Keperluan Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler. Saat ini, frekuensi itu dipakai oleh Bakrie Telecom, Telkom, Smartfren dan Indosat.
Selain itu, penerbitan SK Kemenkominfo Nomor B-297/M.KOMINFO/SP.02.01/03/2014 tentang penunjukan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pengelola slot orbit satelit 150,5 BT yang nilainya Rp2,5 triliun.
ia menilai, keputusan Kemenkominfo bisa berdampak terhadap citra pemerintahan. "Orang bisa menafsirkan terlalu jauh soal ini," kata Firdaus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika