REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah tengah merancang pembentukan Badan Cyber Nasional yang nantinya akan berada di bawah Presiden. Merespons hal ini, Vice Presiden Virtus Technology Indonesia Toto A Atmojo mengatakan Badan 'Cyber' Nasional nantinya harus melibatkan swasta di dalamnya karena juga menyangkut kepentingan industri.

Hal ini dikatakannya di Jakarta di sela-sela simposium nasional cyber security, Kamis (4/6). Ia mengatakan banyak perusahaan swasta memiliki investasi strategis seperti perminyakan, telekomunikasi, perbankan dan transportasi yang dapat mengganggu kepentingan nasional bila di serang sistem informasi teknologinya. Untuk itu, menurut dia, pelibatan swasta dalam Badan Cyber Nasional mutlak diperlukan.

Ia juga mengatakan, badan ini harus mampu memetakan aset-aset penting dan strategis. Untuk itu, menurut dia, perlu juga diatur sejauh mana informasi dari Badan Cyber Nasional yang dapat diakses oleh swasta.

"Bagaimana risikonya lalu apa yang bisa dilakukan terhadap aset-aset tersebut dari sisi 'cyber security'," katanya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan, saat ini yang penting dibutuhkan adalah koordinasi masing-masing sektor dalam menangani keamanan sistem teknologi informasi. Ia sepakat, Badan Cyber Nasional dibutuhkan. Namun demikian, sebelum badan tersebut terbentuk, maka koordinasi masing-masing sektor juga dibutuhkan. Untuk itu, ia menyerukan kepada semua pihak untuk duduk bersama mengkoordinasikan sistem keamanan 'cyber'.