REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengakui masih ada beberapa hambatan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan siber nasional dengan efektif dan efisien. Salah satunyya tenaga ahli di bidang keamanan siber yang dinilai masih minim.

"Kalau hambatan yang ditemui masih minimnya tenaga ahli di bidang keamanan siber," ujar juru bicara BSSN Anton Setiawan melalui pesan singkat di Jakarta, Jumat (5/4).

Setelah Djoko Setiadi resmi dilantik Presiden Joko Widodo menjabat Kepala BSSN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 130/P Tahun 2017 pada awal Januari 2018, pengisian sumber daya manusia berkualitas untuk memperkuat lembaga itu menjadi fokus utama.

Apalagi dengan bertambahnya tugas dan fungsi BSSN dari Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), penambahan tenaga ahli keamanan siber semakin tidak terelakkan.

Selain kebutuhan SDM, dalam mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber sesuai tugasnya, BSSN masih menemui kendala masih lemahnya regulasi dan koordinasi terkait keamanan siber.

Agar tidak terjadi tumpang tindih, BSSN harus bersinergi dengan beberapa instansi yang juga memiliki satuan siber, seperti Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Kendala lain yang ditemui adalah tingkat literasi dan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber masih rendah, misalnya mengenai pentingnya mengganti PIN ATM atau password surat elektronik secara berkala.

Untuk itu, tutur Anton, BSSN terus mengupayakan tersedianya standar nasional di bidang keamanan siber serta mendorong terwujudnya sinergi nasional antarsektor dalam bidang keamanan siber.

"Kami juga berharap terciptanya budaya keamanan siber di segenap komponen bangsa," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika