
Selasa , 20 Jun 2017, 22:26 WIB
Golkar: Kok Baru Sekarang Gugat Presidential Threshold?

Selasa , 20 Jun 2017, 16:08 WIB
RUU Belum Selesai, Pemungutan Suara Pemilu 2019 Terancam Mundur?

Senin , 19 Jun 2017, 18:57 WIB
Akademisi: Masalah RUU Pemilu Ancam Pemilu 2019

Senin , 19 Jun 2017, 16:56 WIB
RUU Pemilu Molor, Ketua KPU 'Curhat' Soal Draf PKPU

Senin , 19 Jun 2017, 15:06 WIB
Pansus: Presidential Threshold Domain Parpol Bukan Pemerintah

Jumat , 16 Jun 2017, 21:13 WIB
Oso: Hanura Usul Presidential Threshold 15 Persen

Jumat , 16 Jun 2017, 19:36 WIB
PDIP: Wajar Pemerintah Ngotot Presidential Threshold 20-25%

Jumat , 16 Jun 2017, 16:49 WIB
Soal RUU Pemilu, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Perppu Lah

Kamis , 15 Jun 2017, 22:00 WIB
Mendagri: Presidential Threshold 20-25 Persen Bukan Opsi Merugikan

Kamis , 15 Jun 2017, 20:57 WIB
PDIP Ajak Parpol Pendukung Pemerintah Satu Pandangan

Kamis , 15 Jun 2017, 15:09 WIB
Wapres JK Nilai Presidential Threshold tak Perlu Diubah

Kamis , 15 Jun 2017, 14:14 WIB
Usulan tak Diikuti, Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Pemilu

Pemerintah Tetap Ingin Presidential Threshold Sebesar 20-25 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tetap menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dalam skema 20-25 persen sesuai dengan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan dalam mengusulkan presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah nasional. "Pertimbanganya, jumlah presidential threshold tersebut sama dengan pengaturan dalam...

Kamis , 21 Jul 2016, 17:16 WIB