Selasa , 20 Jun 2017, 22:26 WIB
Golkar: Kok Baru Sekarang Gugat Presidential Threshold?
Selasa , 20 Jun 2017, 16:08 WIB
RUU Belum Selesai, Pemungutan Suara Pemilu 2019 Terancam Mundur?
Senin , 19 Jun 2017, 18:57 WIB
Akademisi: Masalah RUU Pemilu Ancam Pemilu 2019
Senin , 19 Jun 2017, 16:56 WIB
RUU Pemilu Molor, Ketua KPU 'Curhat' Soal Draf PKPU
Senin , 19 Jun 2017, 15:06 WIB
Pansus: Presidential Threshold Domain Parpol Bukan Pemerintah
Jumat , 16 Jun 2017, 21:13 WIB
Oso: Hanura Usul Presidential Threshold 15 Persen
Jumat , 16 Jun 2017, 19:36 WIB
PDIP: Wajar Pemerintah Ngotot Presidential Threshold 20-25%
Jumat , 16 Jun 2017, 16:49 WIB
Soal RUU Pemilu, Wakil Ketua DPR: Jangan Sampai Perppu Lah
Kamis , 15 Jun 2017, 22:00 WIB
Mendagri: Presidential Threshold 20-25 Persen Bukan Opsi Merugikan
Kamis , 15 Jun 2017, 20:57 WIB
PDIP Ajak Parpol Pendukung Pemerintah Satu Pandangan
Kamis , 15 Jun 2017, 15:09 WIB
Wapres JK Nilai Presidential Threshold tak Perlu Diubah
Kamis , 15 Jun 2017, 14:14 WIB
Usulan tak Diikuti, Pemerintah Tolak Pembahasan RUU Pemilu
Pemerintah Tetap Ingin Presidential Threshold Sebesar 20-25 Persen
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tetap menginginkan presidential threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dalam skema 20-25 persen sesuai dengan UU No.42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah memiliki pertimbangan dalam mengusulkan presidential threshold 20 persen kursi dan 25 persen perolehan suara sah nasional. "Pertimbanganya, jumlah presidential threshold tersebut sama dengan pengaturan dalam...
Rabu , 14 Jun 2017, 17:45 WIB
Penghapusan Ambang Batas Capres Dinilai Untungkan Rakyat
Rabu , 14 Jun 2017, 17:28 WIB
Pengamat: Ambang Batas Pencalonan Presiden tidak Relevan
Rabu , 14 Jun 2017, 15:39 WIB
Pengamat: Presidensial Setengah Hati Ada di Indonesia
Selasa , 06 Jun 2017, 21:22 WIB
Soal Presidensial Threshold, Fraksi DPR Masih Terbelah
Kamis , 21 Jul 2016, 17:16 WIB