#analisis-dampak-lingkungan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan peraturan menteri (permen) tentang pengecualian kewajiban analisis dampak lingkungan (amdal) untuk usaha pada 2018 lalu. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang komprehensif sebagai syarat pengecualian kewajiban amdal tersebut.

Rabu , 12 Feb 2020, 19:37 WIB

RDTR Komprehensif Dapat Pengecualian Kewajiban Amdal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah menerbitkan peraturan menteri (permen) tentang pengecualian kewajiban analisis dampak lingkungan (amdal) untuk usaha pada 2018 lalu. Hingga saat ini...

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya Bakar

Rabu , 12 Feb 2020, 17:12 WIB

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan tidak benar Analisis mengenai Dampak Lingkungan akan dihapus dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law inisiatif pemerintah. Ia menjelaskan aspek lingkungan hijau tetap akan dibahas secara seksama dengan penetapan standar lingkungan. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (amdal). "Jadi tidak benar kalau amdalnya...

Kamis , 28 Nov 2019, 04:56 WIB

#analisis-dampak-lingkungan

RDTR Komprehensif Dapat Pengecualian Kewajiban Amdal

KLHK Bantah RUU Omnibus Hapus Amdal

Apeksi Minta Syarat IMB dan Amdal tak Dihapus

Pemerintah Diminta Hati-Hati Sederhanakan IMB dan Amdal

KLHK Tegaskan tidak Ada Penghapusan Amdal

Pemerintah Diminta Terbuka Soal Amdal Waduk Puncak

Hasil Amdal, Akses Menuju Plaza Semanggi Sumber Kemacetan