#bpk

Jumat , 06 Aug 2021, 01:17 WIB

BPK Temukan Pemprov DKI Masih Beri Gaji Pegawai Sudah Wafat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membayar gaji dan tunjangan kinerja daerah pada pegawai mereka yang telah wafat atau pensiun pada tahun...

Rabu , 04 Aug 2021, 02:39 WIB

BK Tunggu Permintaan Komisi XI Soal Kajian Calon Anggota BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Keahlian DPR, Inosentius Samsul, mengatakan materi hasil kajian BK DPR terkait calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang beredar belum final. Dalam materi tersebt, ada dua calon anggota BPK yakni Harry Zacharias Soeratin dan Nyoman Adhi Suryadnyana yang dianggap tidak memenuhi syarat formil. "Belum direview, belum ada tandatangannya atau parafnya," ungkapnya kepada <i>Republika.co.id</i>, Selasa (3/8). Inosentius...

Selasa , 03 Aug 2021, 21:52 WIB

Legislator: DPR Tunggu Fatwa MA terkait Calon Anggota BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI, Fauzi...

Ahad , 11 Jul 2021, 20:53 WIB

KPK Tanggapi Laporan Kinerja Pencegahan Korupsi dari BPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menghormati hasil...

Ahad , 11 Jul 2021, 18:11 WIB

BPK Beri KPK Tiga Rekomendasi Pencegahan Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan tiga rekomendasi...

Ahad , 11 Jul 2021, 15:06 WIB

BPK: Pencegahan Korupsi KPK Era Firli Bahuri tidak Efektif

Jumat , 09 Jul 2021, 08:17 WIB

LPS Tegaskan Dana Calhaj di Perbankan Aman

Senin , 05 Jul 2021, 11:03 WIB

BPK Rekomendasi Cut Loss Enam Saham, Ini Kata Pakar

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (tengah) meninjau Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Ahad (6/6/2021). Kunjungan Menhub tersebut untuk memantau alur pelaksanaan penimbangan kendaraan logistik dan memastikan bobot kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rabu , 30 Jun 2021, 20:01 WIB

Kemenhub Raih Opini WTP Kedelapan dari BPK

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan (LHPLK) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA 2020.

Selasa , 29 Jun 2021, 23:58 WIB

Polri Raih Predikat WTP 8 Tahun Berturut-turut dari BPK

Jumat , 25 Jun 2021, 23:27 WIB

BPK Identifikasi Enam Masalah Pelaksanaan Penanganan Covid

Jumat , 25 Jun 2021, 16:29 WIB

Presiden Jokowi: Gunakan Uang Rakyat Sebaik-baiknya

Kementerian Pertanian meraih WTP laporan keuangan 2020 dari BPK.

Jumat , 25 Jun 2021, 14:28 WIB

Kementan Meraih WTP Laporan Keuangan 2020

Sekretaris Kemenkop dan UKM Arif Rahman Hakim mengatakan, adanya informasi penerima BPUM tidak sesuai kriteria kemungkinan bersumber dari Laporan Awal Hasil Pemeriksaan BPK atas penyaluran BPUM sekitar Desember 2020.

Kamis , 24 Jun 2021, 16:48 WIB

Penerima BPUM tak Sesuai Kriteria, Kemenkop: Itu Data Awal

Ketua BPK Agung Firman Sampurna.Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) merekomendasikan agar Pemerintah memastikan pengungkapan keberlanjutan sumber daya, relevansi data dan informasi, serta keselarasan tujuan dengan hasil pemeriksaan BPK sebagai kunci penting dalam implementasi Sustainable Development Goals (SDGs).

Rabu , 23 Jun 2021, 23:16 WIB

BPK: Pemerintah Perlu Jaga Penyusunan VNR SDGs 2021

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, BPK mengapresiasi upaya pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). Beberapa di antaranya yaitu pembentukan Gugus Tugas Penanganan Covid-19, penyusunan regulasi, pelaksanaan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, serta kegiatan pengawasan atas pelaksanaan PC-PEN.

Rabu , 23 Jun 2021, 19:53 WIB

BPK Sebut Penanganan Pandemi tidak Sepenuhnya Efektif

Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Agung Firman Sampurna menyatakan pengendalian pelaksanaan belanja program PC-PEN Rp 9 triliun pada 10 K/L belum memadai

Rabu , 23 Jun 2021, 16:31 WIB

BPK Ungkap Pengendalian Rp 9 triliun Dana PEN Belum Memadai

P2IS PLN. Seorang pengunjung melintasi layar informasi di Pusat Pengelola Informasi dan Solusi (P2IS) tahap pertama di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (27/11).

Aset PLN Rp 1.589 Triliun, Terbesar dari Seluruh BUMN

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tata kelola PLN dinilai sudah baik. Buktinya, PLN menjadi BUMN dengan aset terbesar dan tetap untung. Jumlah aset PLN mengalahkan empat bank BUMN ataupun Pertamina. Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengatakan, keuntungan PLN tercatat dalam laporan keuangan. “PLN ini laporan keuangannya kan diaudit BPK dan juga diperhatikan oleh investor internasional, jadi tidak boleh main-main,” ujar Fabby, Jumat...

Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Ilustrasi)

Sabtu , 05 Jun 2021, 10:56 WIB

BPK Perintahkan Audit Harga Barang/Jasa Penanganan Covid-19

Senin , 31 May 2021, 18:25 WIB

Jaksa Agung Duga Kecurangan ASABRI Sejak 2012

Rabu , 26 May 2021, 15:37 WIB

Pemkab Banyumas Raih WTP 10 Kali Berturut-turut

Komisi XI DPR membuka pendaftaran seleksi bagi satu orang anggota BPK. (ilustrasi)

Selasa , 25 May 2021, 19:42 WIB

Komisi XI Buka Pendaftaran Seleksi bagi 1 Orang Anggota BPK

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Ali Mukartono (kanan) bersama Direktur Penyidikan Kejagung Febrie Adriansyah (kiri).

Sabtu , 17 Apr 2021, 19:55 WIB

Penyidikan BPJS Naker Menunggu Penetapan Tersangka

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria

Kamis , 15 Apr 2021, 04:39 WIB

Wagub Minta Inspektorat Periksa Kelebihan Proyek Damkar

Kamis , 01 Apr 2021, 06:30 WIB

BPK Sepakat dengan KPK Terkait Kasus Pelindo II

Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke BPK RI Perwakilan Jabar secara virtual, Senin (22/3).

Selasa , 23 Mar 2021, 12:22 WIB

Sukabumi Sampaikan LKPD 2020 ke BPK Secara Virtual

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (kiri) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan).

Rabu , 17 Mar 2021, 04:01 WIB

Jampidsus dan BPK Mulai Hitung Angka Pasti Kerugian Asabri

Ketua BPK Agung Firman Sampurna menegaskan transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen utama dalam tata kelola yang tidak boleh dikompromikan bahkan selama krisis.

Senin , 11 Jan 2021, 14:01 WIB

BPK Ingatkan Transparansi dan Akuntabilitas Meski Pandemi

Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Ahad (6/12) dini hari. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, risiko salah urus, pemborosan, korupsi hingga penipuan dapat lebih mudah terjadi di tengah krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 saat ini.

Senin , 11 Jan 2021, 10:32 WIB

Saat Pandemi, Korupsi dan Penipuan Lebih Mudah Terjadi

Ilustrasi auditor. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna menyebutkan, transparansi dan akuntabilitas merupakan dua komponen tata kelola yang tidak boleh dikompromikan oleh pemerintah. Tidak terkecuali pada masa krisis kesehatan seperti saat ini.

Senin , 11 Jan 2021, 10:07 WIB

Meskipun Krisis, BPK Tekankan Tata Kelola Transparansi

Sabtu , 09 Jan 2021, 11:53 WIB

BPK akan Periksa Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19

Selasa , 29 Dec 2020, 17:05 WIB

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK yang Sesuai Baru 70 Persen

Ilustrasi utang. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan, masih ada permasalahan dalam tata kelola piutang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain itu, pengelolaan penatausahaan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu juga dinilai belum berjalan secara optimal.

Selasa , 29 Dec 2020, 14:03 WIB

BPK Sebut Tata Kelola Piutang Perpajakan Masih Alami Masalah

Selasa , 29 Dec 2020, 12:41 WIB

BPK Perluas Cakupan Pemeriksaan Anggaran Covid-19

Foto udara sejumlah wisatawan asing tiba di pelabuhan Bangsal usai berkunjung ke destinasi wisata Gili Trawangan di Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (17/3/2020).

Ombudsman: BPK Harus Audit Pengelolaan Gili Trawangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan pulau wisata Gili Trawangan (GTI) di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu terkait perjanjian pengelolaan aset milik negara di sana."BPK perlu lakukan audit investigasi. Jika merugikan keuangan negara baru KPK menyidik," kata Alamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Ahad...

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna

Senin , 09 Nov 2020, 15:57 WIB