#caleg-eks-koruptor

Komisioner KPU, Ilham Saputra, menegaskan tidak ada perpanjangan masa pendaftaran caleg untuk Pemilu 2019. Sebanyak 15 parpol peserta pemilu dipastikan akan mendaftarkan caleg-nya di hari terakhir, Selasa (17/7).

Selasa , 29 Jan 2019, 19:52 WIB

KPU Umumkan Nama-Nama Caleg Eks Koruptor Besok

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU), batal mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor pada Selasa (29/1) malam. KPU memastikan akan mengumumkan nama-nama tersebut pada Rabu (30/1). Komisioner Komisi Pemilihan...

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) memeriksa hasil cetak surat suara di PT. Temprina Media Grafika Jalan Raya Sumengko Km 30-31 Wringinanom Gresik, Jawa Timur,Ahad (20/1/2019).

Selasa , 29 Jan 2019, 14:12 WIB

Tak Cuma Eks Koruptor, KPU Umumkan Semua Caleg Mantan Napi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan pihaknya berencana mengumumkan para calon anggota legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana. Para mantan narapidana kasus korupsi rencananya juga akan ikut diumumkan. Menurut Arief, pengumuman itu akan disampaikan pada Selasa (29/1). "Sebenarnya kalau tidak ada halangan hari ini. Bukan (hanya) caleg koruptor, tetapi mengumumkan mantan narapidana. Nah mantan narapidana...

Selasa , 29 Jan 2019, 00:58 WIB

KPK Sambut Baik Rencana KPU Rilis Nama 40 Eks Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik...

Senin , 28 Jan 2019, 19:39 WIB

KPK Sambut Baik Rencana KPU Umumkan Nama Caleg Eks Koruptor

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik...

Senin , 28 Jan 2019, 15:50 WIB

KPU: Caleg Eks Koruptor akan Diumumkan Secara Rinci

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan,...

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan memberikan pemaparan kepada media pada acara diskusi bertajuk Ngopi-Ngopi Yukk.. Ngobrolin Pemilu di gedung KPU, Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Senin , 28 Jan 2019, 15:02 WIB

KPU Berencana Umumkan Caleg Eks Koruptor di Media Massa

Selasa , 13 Nov 2018, 11:33 WIB

KPK Dukung Penuh Pengumuman 40 Calon Mantan Koruptor

Jumat , 09 Nov 2018, 21:16 WIB

Perludem Sayangkan KPU tak Umumkan Caleg Eks Koruptor di TPS

Daftar bakal caleg eks koruptor yang dikembalikan KPU ke parpol.

Jumat , 09 Nov 2018, 18:15 WIB

KPU tidak akan Umumkan 40 Caleg Eks Koruptor di TPS

Jumat , 09 Nov 2018, 17:25 WIB

Caleg Eks Koruptor akan Diumumkan Resmi di Website KPU

Rabu , 07 Nov 2018, 19:17 WIB

KPU akan Umumkan 40 Mantan Narapidana Korupsi

Senin , 15 Oct 2018, 07:43 WIB

Netizen Bisa Sebarkan Informasi Caleg Mantan Koruptor

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Abhan

Ahad , 14 Oct 2018, 18:14 WIB

Bawaslu Minta KPU Masukkan Lima Eks Koruptor ke DCT Pemilu

Jumat , 12 Oct 2018, 21:56 WIB

Bawaslu Kembali Loloskan Eks Koruptor Jadi Calon Anggota DPD

Jumat , 12 Oct 2018, 17:11 WIB

KPU tak Mungkin Tandai Surat Suara Caleg Eks Koruptor

Jumat , 12 Oct 2018, 16:50 WIB

Ada Kemungkinan Caleg Eks Koruptor Diumumkan di TPS

Jumat , 05 Oct 2018, 13:55 WIB

KPU: Lebih Dari Lima Eks Koruptor Berpotensi Masuk DCT

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM M. Busyro Muqoddas memberikan paparan saat menjadi pembicara kunci saat diskusi publik di Kantor Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Selasa (25/9).

PP Muhammadiyah Dorong Parpol Tarik Caleg Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, M Busyro Muqoddas mendorong partai politik (Parpol) untuk menarik calon legeslatif (caleg) bermasalah yang akan diusung pada Pemilu Serentak 2019, khususnya caleg mantan koruptor. Hal ini disampaikan Busyro saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi bertema 'Putusan MA Terhadap PKPU di Mata Publik' di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa...

Jumat , 21 Sep 2018, 15:56 WIB

Eks Koruptor yang Masuk ke DCT Berpotensi Bertambah

Kamis , 20 Sep 2018, 10:51 WIB

'Penandaan Caleg Eks Napi Koruptor Bisa Bingungkan Pemilih'

Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno saat diwawancarai di Kantor DPP PAN, Jalan Senopati, Jakarta, Rabu (22/8).

Rabu , 19 Sep 2018, 23:30 WIB

Sekjen PAN: Jangan Diskriminasi Caleg Eks Napi Koruptor

Rabu , 19 Sep 2018, 23:22 WIB

KPK Dukung Tanda Mantan Napi Korupsi di Surat Suara

Rabu , 19 Sep 2018, 22:50 WIB

KPU Pastikan Penetapan DCT Pemilu 2019 Tetap Serentak

Rabu , 19 Sep 2018, 15:36 WIB

KPU Belum Pasti akan Tandai Surat Suara Caleg Eks Koruptor

Selasa , 18 Sep 2018, 21:38 WIB

Pengamat: Parpol Harus Tarik Seluruh Caleg Eks Napi Koruptor

Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (kanan) danPeneliti Senior NETGRIT Hadar Nafis Gumay.

Selasa , 18 Sep 2018, 19:52 WIB

Caleg Eks Koruptor Harus Jujur ke Publik

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (28/8).

Selasa , 18 Sep 2018, 15:50 WIB

Bawaslu: Caleg Koruptor Dapat Diberi Tanda

Selasa , 18 Sep 2018, 15:37 WIB

KPU Siapkan Revisi PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9).

Selasa , 18 Sep 2018, 15:15 WIB

KPU Hormati Parpol tak Calonkan Mantan Napi Koruptor

Selasa , 18 Sep 2018, 08:21 WIB

Koruptor Seperti Apa yang Bisa Dihukum Mati?

Senin , 17 Sep 2018, 23:31 WIB

Nasdem Siap Coret Eks Napi Korupsi yang Nyaleg

Ketua Bidang Hukum dan Humas Mahkamah Agung Abdullah memberikan keterangan saat konferensi pers di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (17/9).

Senin , 17 Sep 2018, 21:49 WIB

MA Tetap Konsisten Berantas Tipikor

Senin , 17 Sep 2018, 20:31 WIB

KPK: Eks Koruptor yang Korupsi Lagi Bisa Dihukum Mati

Senin , 17 Sep 2018, 19:13 WIB

MA Ingatkan Putusannya Mengikat

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat menjadi pembicara dalam diskusi publik Mahkamah Konstitusi Ikhtir Menjaga Integritas dan Profesionalitas Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (9/3).

Komitmen Parpol Soal Pemberantasan Korupsi Dinilai Minim

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya anggota legislatif yang tersangkut kasus korupsi dinilai karena komitmen partai politik terhadap pemberantasan korupsi bermasalah. Kemauan partai politik untuk menguatkan agenda pemberantasan masih minim. "Komitmen partai dari dulu bermasalah. Kemauan untuk menguatkan agenda antikorupsi yang minim," ujar Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar, Senin (17/9). Menurutnya, sangat penting saat ini untuk menagih komitmen partai politik...

Senin , 17 Sep 2018, 18:32 WIB