#daftar-negatif-investasi

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri) dan Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) meninjau layanan konsultasi Online Single Submission (OSS) BKPM di PTSP BKPM Jakarta, Senin (14/1/2019).

Selasa , 12 Mar 2019, 13:21 WIB

Bidik Investasi Double Digit, BKPM Siapkan Kopi Mantap

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong optimistis, penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada tahun ini dapat mencapai...

Jumat , 04 Jan 2019, 07:27 WIB

Investasi Diprediksi Melambat Jelang Pilpres 2019

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Laju investasi asing diperkirakan akan melambat jelang perhelatan Pemilihan Presiden (Pilpres) April 2019 mendatang. Laju investasi diperkirakan akan mulai membaik setelah rangkaian kegiatan lima tahunan itu berakhir."Polanya biasanya begitu yang terjadi pada 2014 dan 2009, saat menjelang Pilpres agak turun (investasinya), setelah ada kepastian pemenang baru meningkat," kata Ekonom Universitas Indonesia (UI) Berly Martawardaya di Jakarta,...

Kamis , 06 Dec 2018, 08:10 WIB

Kemenhub Buka Peluang Investor Asing di Sektor Penerbangan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terbuka untuk bekerja...

Jumat , 30 Nov 2018, 07:05 WIB

Pemerintah Segera Selesaikan Revisi Perpres DNI

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan segera menyelesaikan revisi Peraturan...

Rabu , 28 Nov 2018, 06:30 WIB

Staf Khusus Presiden: Kebijakan Relaksasi DNI Permudah UMKM

REPUBLIKA.CO.ID, MALANG -- Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad...

Selasa , 27 Nov 2018, 18:15 WIB

Wapres: Relaksasi DNI tidak akan Ancam UMKM

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan perluasan pembangunan mass rapid transit (MRT) hingga Ancol usai mendampingi Presiden Joko Widodo mencoba MRT dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia (HI), Selasa (6/11).

Selasa , 27 Nov 2018, 16:42 WIB

Menhub Dorong Operator Bandara Proaktif Ajak Investor Asing

Relaksasi daftar negatif investasi (DNI)

Senin , 26 Nov 2018, 14:09 WIB

Karpet Merah untuk Investor Asing

Senin , 26 Nov 2018, 11:20 WIB

Relaksasi DNI Bukan Solusi Atasi Permasalahan Investasi

Ahad , 25 Nov 2018, 19:19 WIB

Revisi DNI, Ekonom: Proteksi UMKM tak Diperlukan

House of Representatives (DPR) Chairman Bambang Soesatyo

Kamis , 22 Nov 2018, 20:00 WIB

Not too late to revoke DNI policy: Bambang Soesatyo

Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry Rosan P. Roeslani

Kamis , 22 Nov 2018, 19:36 WIB

Kadin calls on govt to postpone DNI relaxation policy

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro

Kamis , 22 Nov 2018, 14:07 WIB

Pengusaha Minta DNI Ditunda, Bappenas: Ada Salah Pengertian

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Rosan Perkasa Roeslani.

Rabu , 21 Nov 2018, 13:42 WIB

Kadin Minta Pelaksanaan DNI Ditunda

elaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengikuti pameran dalam rangkaian kegiatan UNS SMEs Summit & Award 2018 di Auditorium Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis (11/10). Pameran tersebut digelar selama tiga hari mulai Rabu (10/10) sampai Jumat (12/10).

Rabu , 21 Nov 2018, 07:35 WIB

Revisi DNI, Pemerintah Tegaskan Tetap Lindungi UMKM

Rabu , 21 Nov 2018, 05:15 WIB

Perbaiki Hambatan Utama Investasi Agar Investor Tertarik

Pekerja sedang mengerjakan pembangunan pabrik industri hilir kelapa sawit dalam proses pembangunan, di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Selasa (23/10/2018).

Rabu , 21 Nov 2018, 00:21 WIB

Revisi DNI Perlu Disertai Kemudahan Memulai Bisnis

Darmin denies UMKM open for foreign investment

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Coordinating Minister for Economy Darmin Nasution denies allegation that the government is allowing foreign investment to operate in areas appropriated for micro, small and medium scale enterprises (UMKM) and cooperatives. The Investment Negative List (DNI) 2018 is a list of business areas close to foreign investment and new investment."I say that it is not true that...

Selasa , 20 Nov 2018, 16:45 WIB

DNI should be aligned with business condition: Minister

Selasa , 20 Nov 2018, 16:12 WIB

Luhut Sebut Relaksasi DNI untuk Perkuat Investasi Asing

Selasa , 20 Nov 2018, 16:00 WIB

Increase in investment boosts several industries: Airlangga

Senin , 19 Nov 2018, 21:04 WIB

Puluhan Usaha Bisa Dimiliki Asing Ditarget Pacu Investasi

Sabtu , 17 Nov 2018, 07:20 WIB

54 Bidang Usaha Dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/11/2018).

Sabtu , 17 Nov 2018, 02:13 WIB

Investasi Asing Diperlonggar, Menko Darmin: Apa Salahnya?

Rabu , 14 Nov 2018, 08:37 WIB

Pemerintah Sebut Revisi DNI untuk Melindungi UMKM

Rabu , 14 Nov 2018, 07:17 WIB

Industri Rokok Bakal Dihapus dari Daftar Negatif Investasi

Selasa , 13 Nov 2018, 23:07 WIB

Menperin Usulkan Industri Karet Dihapus dari DNI

Chief Executive Officer Mitsubishi Motors Corporation Osamu Masuko (kiri) bersalaman dengan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai press conference di Jakarta, Rabu (3/10).

Selasa , 13 Nov 2018, 22:52 WIB

Menperin Usulkan Industri Karet Dihapus dari DNI

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Sabtu , 10 Nov 2018, 08:07 WIB

DNI Direvisi, Dealer Otomotif Dibuka Sepenuhnya untuk Asing

Selasa , 06 Nov 2018, 10:03 WIB

Pemerintah akan Terbitkan Regulasi Baru untuk Pacu Investasi

Jumat , 23 Feb 2018, 14:55 WIB

BKPM: Penerapan DNI Dievaluasi

Senin , 25 Sep 2017, 10:32 WIB

Cina akan Terbitkan Daftar Negatif Investasi

Selasa , 27 Jun 2017, 09:54 WIB

DNI Infrastruktur akan Diubah untuk Akses Investasi Asing

Selasa , 21 Feb 2017, 02:24 WIB

Tanyakan Kejelasan Regulasi Investasi, 50 Pengusaha Prancis Temui Menperin

Perubahan Daftar Negatif Investasi Dinilai Perlu Fundamental

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kajian ulang daftar negatif investasi (DNI) dinilai perlu memiliki kejelasan acuan jangka panjang dan memiliki efek berantai untuk masyarakat. Sebelumnya, BKPM ingin mengkaji ulang DNI untuk membuka peluang yang lebih besar bagi investor. Direktur Indef Enny Sri Hartati mengatakan, keinginan BKPM untuk mengkaji ulang daftar negatif investasi (DNI) harus didasarkan pada perubahan dari sisi fundamental. Dengan demikian,...

Senin , 08 Aug 2016, 15:16 WIB