#gbhn

Jumat , 15 Jul 2016, 16:21 WIB

Pembangunan Jangka Pendek Diusulkan Jadi 15 Tahun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta mengusulkan agar periode pembangunan jangka pendek dalam sistem pembangunan nasional diubah dari lima tahun menjadi 15 tahun. Menurut pria yang...

Selasa , 21 Jun 2016, 13:12 WIB

Ini Urgensi GBHN Menurut Para Pakar

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Penetapan sebuah model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berfungsi sebagai panduan ideologis bagi jalannya pembangunan nasional dianggap sebagai kepentingan mendesak. Untuk itu, digagas adanya amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan kewenangan kembali kepada MPR untuk menetapkan haluan negara.Pemikiran tersebut mencuat dalam acara Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama...

Jumat , 17 Jun 2016, 19:58 WIB

'Kebijakan Pemerintah Harus Berkelanjutan'

REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Lembaga Pengkajian MPR RI bekerjasama dengan...

Selasa , 14 Jun 2016, 14:43 WIB

Haluan Negara Masih Dibahas di Badan Pengkajian MPR

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Masyarakat mempertanyakan sejauh mana proses wacana...

Sabtu , 11 Jun 2016, 05:06 WIB

MPR Tampung Masukan Soal GBHN di Maluku Utara

REPUBLIKA.CO.ID, MALUKU UTARA -- Kajian soal sistem pembangunan nasional...

Kamis , 09 Jun 2016, 20:55 WIB

22 Kampus Beri Masukan MPR Soal Model Perumusan GBHN

Sabtu , 21 May 2016, 01:49 WIB

MPR Jelaskan Informasi GBHN kepada Mahasiswa IPDN

Kamis , 05 May 2016, 07:17 WIB

MPR Terus Serap Aspirasi Haluan Negara

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengajak pemangku kepentingan berdiskusi mengenai Haluan Negara.

Selasa , 19 Apr 2016, 16:11 WIB

MPR Ajak Bengkulu Diskusi Haluan Negara Lebih Komprehensif

Selasa , 19 Apr 2016, 14:32 WIB

MPR: Merumuskan Konsep Haluan Negara Butuh Kehati-hatian

Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di Lotte Mart, Jl. Pepelegi Indah No 4, Waru, Sidoarjo, Sabtu (16/4/2016)

Sabtu , 16 Apr 2016, 18:00 WIB

GBHN Didorong Jadi Pilar Kelima

Sabtu , 16 Apr 2016, 00:05 WIB

MPR Terus Tampung Masukan Soal GBHN

Jumat , 15 Apr 2016, 16:27 WIB

Ketua MPR RI: Diperlukan Haluan Negara yang Komprehensif

Jumat , 15 Apr 2016, 13:30 WIB

Ketua MPR: Demokrasi Kita Semakin Mahal

Senin , 04 Apr 2016, 14:54 WIB

'Kita Harus Siap Hadapi Demokrasi Liberal'

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) didampingi Wakil Ketua Umum Agung Laksono (kanan) dan Ketua DPP Yorrys Raweyai memimpin pertemuan dengan Barisan Muda Partai Golkar dan pimpinan ormas di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (19/2).

Rabu , 30 Mar 2016, 10:42 WIB

Aburizal: GBHN untuk Panduan Jangka Panjang Indonesia

Jumat , 04 Mar 2016, 17:09 WIB

Zulkifli Hasan: MPR tak Mau Sembarangan Amendemen UUD

Hidayat Nur Wahid: GBHN Warisan Tugas MPR Sebelumnya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menjelaskan, mengapa periode kali ini berusaha keras untuk mewujudkan GBHN, karena memang hal itu merupakan rekomendasi dari MPR periode sebelumnya. Karena itu, MPR periode saat ini berusaha menyelesaikan tugas mengamandemen UUD tahun ini.''Tugas kami adalah melakukan reformulasi penyempurnaan perencanaan nasional dengan model GBHN. Nanti kalau kita tidak laksanakan nanti kualat,'' kata...

Jumat , 19 Feb 2016, 16:18 WIB

MPR Minta Pendapat Tokoh Agama Ihwal GBHN

Ketua MPR Zulkifli Hasan membuka acara Ekspose 8 Tahun Nusa Membangun Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari, Kamis (18/2)

Jumat , 19 Feb 2016, 12:25 WIB

Zulkifli Hasan: Sebagian Besar Sepakat GBHN Penting

Selasa , 16 Feb 2016, 17:44 WIB

Hasyim Muzadi Tegaskan Lembaga Tertinggi Negara Dibutuhkan

Senin , 15 Feb 2016, 14:28 WIB

GBHN Dibutuhkan Agar Pembangunan Terencana dengan Baik

Kamis , 11 Feb 2016, 19:15 WIB

Zulkifli Hasan: Butuh Waktu Panjang Wujudkan GBHN

Kamis , 11 Feb 2016, 17:04 WIB

Zulkifli Hasan: Butuh Waktu Panjang Wujudkan GBHN

Rabu , 10 Feb 2016, 21:35 WIB

Zulkifli Hasan : GBHN Aspirasi Masyarakat

Rabu , 10 Feb 2016, 20:49 WIB

Ketua MPR akan Tampung Semua Aspirasi Terkait GBHN

Selasa , 09 Feb 2016, 16:07 WIB

DPD: Amendemen UUD Semakin Terbuka

Rabu , 03 Feb 2016, 19:36 WIB

Ketua MPR Sambut Baik Wacana Munculnya GBHN Kembali

Jumat , 22 Jan 2016, 20:50 WIB

Ini Pandangan Saldi Isra Soal Menghidupkan Kembali GBHN

Ketua Umum Muhammadiyah Haedar Nashir bersama sejumlah pengurus pusat Muhammadiyah saat bertemu dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan didampingi para wakil ketua dan pimpinan fraksi di ruang delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/1).

Senin , 18 Jan 2016, 21:47 WIB

Muhammadiyah: Arah Pembangunan Negara Butuh GBHN

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

Senin , 18 Jan 2016, 15:13 WIB

Muhammadiyah Dukung Pembentukan Kembali GBHN

Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas

Sabtu , 16 Jan 2016, 10:49 WIB

GKR Hemas: Awal Tahun Dibuka dengan Kedewasaan Politik

Kamis , 14 Jan 2016, 08:22 WIB

Irman Gusman: GBHN adalah Panduan

Rabu , 13 Jan 2016, 20:22 WIB

Academician: It is time to return to GBHN

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin menerima audiensi Musyawarah Guru mata pelajaran PPKN Kota Balikpapan di ruang GBHN Nusantara V, Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (12/3). (dok. MPR RI)

GBHN Bisa Lemahkan Presiden

JAKARTA - Rakernas I PDIP merekomendasikan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara. Langkah tersebut dinilai justru bisa melemahkan Presiden Joko Widodo. "Ini agak aneh karena yang mengusulkan PDIP, karena Jokowi sedang berkuasa. Justru kalau GBHN diberlakukan, presiden bisa terkunci," kata pakar hukum tata negara Refly Harun kepada Republika, Selasa (12/1). Refly menjelaskan,...

Pakar hukum Unpar Asep Warlan Yusuf (kanan).

Rabu , 13 Jan 2016, 08:42 WIB