Advertisement

#kontroversi-pembahasan-rkuhp

Ketua DPR Bambang Soesatyo (kelima kiri) bersama pimpinan DPR dan fraksi beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/9/2019).

Senin , 23 Sep 2019, 18:23 WIB

DPR Tetap Upayakan Sahkan RKUHP Periode Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengungkapkan DPR masih optimistis RUU KUHP bisa disahkan paad sisa akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019. Ia menuturkan DPR sedang berupaya...

Anggota Komisi III DPR-RI Nasir Djamil

Senin , 23 Sep 2019, 09:17 WIB

PKS akan Diskusikan Permintaan Penundaan RKUHP Hari Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyampaikan partainya masih akan mendiskusikan wacana penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pada Senin (23/9) hari ini. PKS tidak ingin penundaan pengesahan RKUHP didasarkan pada pertimbangan rasional. "Kami berusaha agar penundaan pengesahan RKUHP didasarkan pada pertimbangan rasional, bukan emosional. Apalagi karena tekanan pihak asing, terutama menyangkut norma-norma yang...

Sabtu , 21 Sep 2019, 19:01 WIB

Kiai Ma'ruf: Tidak Setuju RKUHP Bisa Gugat ke MK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin menanggapi kontroversi...

Sabtu , 21 Sep 2019, 16:08 WIB

Penundaan Pengesahan RKUHP Tergantung Sikap Fraksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan penundaan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang...

Sabtu , 21 Sep 2019, 15:47 WIB

Pakar: Pasal Penghinaan Presiden Sebaiknya Dihapus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta,...

Ilustrasi Tolak RKUHP

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:52 WIB

Jika RKUHP Disahkan, YLBHI: Penjara Makin Penuh

Ilustrasi Penghinaan Presiden

Sabtu , 21 Sep 2019, 14:20 WIB

Dewan Pers Minta RKUHP Jangan Tumpang Tindih UU Pers

Mardani Ali Sera

Sabtu , 21 Sep 2019, 13:18 WIB

PKS Respons Permintaan Jokowi agar Pengesahan RKUHP Ditunda

Asfinawati

Sabtu , 21 Sep 2019, 12:31 WIB

YLBHI: Banyak Pasal Multitafsir di RKUHP

Ketua Mahkamah Agung (MA) M Hatta Ali

Kamis , 19 Sep 2019, 18:07 WIB

Ketua MA: Contempt of Court Sangat Perlu Masuk RKUHP

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

Rabu , 18 Sep 2019, 22:22 WIB

Anggota DPR: Pasal 281 RKUHP tak Kriminalisasi Pers

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Rabu , 18 Sep 2019, 20:21 WIB

Kemenkumham Bentuk Tim Sosialisasi KUHP yang Baru

Rancangan KUHP ilustrasi

Senin , 09 Sep 2019, 20:10 WIB

DPR Target Sahkan RUU KUHP 26 September 2019

Pakar Hukum Tata Negara Bvitri Susanti

Jumat , 06 Sep 2019, 07:11 WIB

Pakar: Berbahaya Jika RKUHP Dipaksa Segera Disahkan

Next

Advertisement

close ×