
Jumat , 06 Aug 2021, 13:13 WIB
Penolakan Malaadministrasi TWK KPK yang tidak Mengejutkan

Jumat , 06 Aug 2021, 09:13 WIB
KPK Tolak Koreksi Ombudsman, Tim 75: Pimpinan Antikritik

Jumat , 06 Aug 2021, 06:08 WIB
Sabtu , 07 Aug 2021, 06:24 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengkritisi sikap KPK yang membantah hasil temuan Ombudsman mengenai praktik maladministrasi penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK. Menurutnya,...
Jumat , 06 Aug 2021, 15:34 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI, Arsul Sani, meminta KPK dan Ombudsman menghindari polemik di ruang publik. Arsul menyarankan, supaya kedua lembaga tersebut bisa menuntaskan urusan dengan cara lebih bijaksana. Arsul mengimbau publik supaya tak perlu terbawa arus perdebatan soal berwenang atau tidaknya Ombudsman soal menangani masalah 75 pegawai KPK. "Sebaliknya kita harus ingatkan para pejabat KPK maupun...
Jumat , 06 Aug 2021, 15:32 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota komisi III DPR RI Arsul Sani...
Jumat , 06 Aug 2021, 14:21 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Feri Amsari,...
Jumat , 06 Aug 2021, 13:44 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan...
Jumat , 06 Aug 2021, 13:13 WIB
Jumat , 06 Aug 2021, 09:13 WIB
Jumat , 06 Aug 2021, 06:08 WIB