#menkumham-yasonna-laoly

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif

Kamis , 07 Jun 2018, 18:26 WIB

KPK: Akan Ada Banyak Perbaikan Draft RKUHP

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarief mengatakan, akan ada banyak perbaikan yang dilakukan terhadap draft RKUHP. Ia mengakui belum ada titik temu yang didapat...

Rabu , 06 Jun 2018, 20:32 WIB

Menkumham: tidak Ada Pencabutan Kewenangan KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly menegaskan, tidak ada pencabutan kewenangan apa pun untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Bahkan, ia mengatakan seharusnya dengan masuknya delik tindak pidana korupsi (tipikor) ke RKUHP, KPK dapat menjadi lebih baik lagi."Itu sudah <i>crystal clear</i> tidak ada pencabutan kewenangan apa pun. Bahkan...

Kamis , 26 Apr 2018, 06:20 WIB

Menkumham: Isu Indonesia Diserbu TKA Hoaks

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Jumat , 26 Jan 2018, 12:17 WIB

Yasonna Minta Jangan Anak Rhoma Irama Saja yang Direhab

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Jumat , 26 Jan 2018, 11:49 WIB

Menkum HAM Minta Hanura Segera Selesaikan Rekonsiliasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia...

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly

Senin , 11 Dec 2017, 05:20 WIB

'Dunia Internasional Apresiasi Kemajuan HAM di Indonesia'

Jumat , 24 Nov 2017, 03:14 WIB

Yasonna: Produk Hukum Masa Lalu Perlu Ditinjau Kembali

Menteri Hukum dan Ham Yasonna Laoly mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III DPR RI di Kompleks Senayan Jakarta, Rabu (12/7).

Selasa , 10 Oct 2017, 21:52 WIB

Menkumham tak Persoalkan Ancaman Djan Faridz

Petugas Brimob Polda Riau bersenjata lengkap berjaga di Rumah Tahanan Sialang Bungkuk Kelas IIB, Pekanbaru, Riau, Jumat (5/5).

Ahad , 07 May 2017, 18:32 WIB

199 Napi Lapas Pekanbaru Masih Buron

Sejumlah tahanan dijaga petugas di dalam truk polisi saat direlokasi dari Rutan Klas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru, Riau, Sabtu (6/5).

Ahad , 07 May 2017, 15:53 WIB

Tidak Betah, Napi Lapas Pekanbaru Kabur ke Lapas Tetangga

Ahad , 07 May 2017, 14:36 WIB

Polisi Masih Buru 201 Tahanan Lapas Pekanbaru yang Kabur

Ahad , 07 May 2017, 14:28 WIB

Ratusan Napi Kabur, Kalapas Pekanbaru Dicopot

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly

Ahad , 07 May 2017, 14:08 WIB

Marah Ada Pungli di Rutan Pekanbaru, Menkumham Gebrak Meja

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly

Senin , 01 May 2017, 23:51 WIB

Menkumham Dukung Penegakan Hak Pekerja

Senin , 27 Mar 2017, 18:08 WIB

Pemerintah akan Tambah 500 Hakim Baru Tahun Ini

Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Hamonangan Laoly meminum secangkir kopi saat meninggalkan kantornya usai menjawab sejumlah pertanyaan wartawan terkait bisnis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia saat ditemui di Jakarta, Jumat (3/2).

Rabu , 08 Feb 2017, 18:48 WIB

KPK Sayangkan Yasonna Dua Kali Gagal Penuhi Pemeriksaan

Sabtu , 04 Feb 2017, 18:35 WIB

Menkumham Resmikan 10 Lapas Industri di Jabar

Meski Berbadan Hukum, Parpol Baru Belum Tentu Bisa Ikut Pemilu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi membuka pendaftaran partai politik baru menjadi berbadan hukum di Gedung Pengayoman komplek Kementerian Hukum dan HAM, Selasa (24/5). Namun menurutnya, sekalipun partai politik baru ini sudah berbadan hukum, belum tentu bisa mengikuti pemilihan umum di tahun 2019 mendatang. Sebab Parpol baru tersebut masih harus memenuhi syarat-syarat sebagai mana...

Kamis , 24 Mar 2016, 19:43 WIB

Menkumham: Pemberantasan Narkoba di Lapas akan Ditingkatkan

Jumat , 29 Jan 2016, 11:57 WIB

Yusril: Yasonna Contoh Menteri Hukum yang Buruk

Kamis , 21 Jan 2016, 20:05 WIB

Hasil Rapat Terbatas: Revisi UU Perluas Kewenangan Polri

Yasonna Laoly (kiri) berbincang dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (kanan) usai penyerahan susunan kepengurusan DPP PDI Perjuangan kepada di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Rabu (6/5). (Republika/Agung Supriyanto)

Senin , 22 Jun 2015, 20:05 WIB

Menkumham Beberkan Munculnya Revisi UU KPK

Dua pengurusa kubu Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Leo Nababan bersama Ki Manteb Soedharsono.

Selasa , 19 May 2015, 13:10 WIB

Kemenkumham-Kubu Agung Laksono Tampil Bareng Ajukan Banding

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (tengah).

Selasa , 19 May 2015, 12:31 WIB

Hormati Putusan PTUN, Menkumham Ajukan Banding

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna M. Laoly mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/4). (Republika/Agung Supriyanto)

Selasa , 21 Apr 2015, 00:53 WIB

Komisi III Pertanyakan Kegentingan Memaksa Perppu KPK

Selasa , 07 Apr 2015, 01:18 WIB

Menteri Yasonna Siap Sahkan Kepengurusan Munas Bali, Jika...

Jumat , 27 Mar 2015, 04:00 WIB

Indikator Baik tak Tepat Untuk Pemberian Remisi ke Koruptor

Rabu , 18 Mar 2015, 15:24 WIB

Aktivis Nilai Pernyataan Menteri Yasonna sebagai Pembangkangan

Rabu , 18 Mar 2015, 14:40 WIB

Remisi Koruptor Adalah Bentuk Hak Asasi Manusia

Sejumlah aktivis menolak remisi untuk koruptor dan bandar narkoba (ilustrasi).

Rabu , 18 Mar 2015, 13:55 WIB

Tetapkan Syarat Ketat Pemberian Remisi Untuk Koruptor

Rabu , 18 Mar 2015, 13:15 WIB

Pertimbangan Menkumham Soal Remisi Dinilai tak Tepat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat tiba di ruang pimpinan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).

Senin , 16 Mar 2015, 17:02 WIB

Ini Pembelaan Menkumham Soal Remisi Koruptor

Ahad , 15 Mar 2015, 17:32 WIB

Djan Faridz Minta Kader PPP Lanjutkan Hak Angket untuk Yassona

Jumat , 13 Mar 2015, 19:00 WIB

Menkumham: Hak Napi Koruptor tak Perlu Dihilangkan, Tapi...

Menkumham Akan Beri Remisi Koruptor, JK: Belum Dibicarakan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly menjamin akan memberikan remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana kasus korupsi. Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menilai hak remisi para narapidana kasus korupsi berbeda dengan narapidana kasus lainnya. Remisi ini tergantung besar kecilnya kesalahan yang dilakukan. "Tapi ini kan memang ada prinsip bahwa orang sudah ditahan dipenjara itu punya hak...

Yusril Ihza Mahendra memberikan pertimbangan hukum kepada Aburizal Aburizal Bakrie terkait konflik kepengurusan di Partai Golkar

Kamis , 12 Mar 2015, 19:25 WIB