#negara-berkembang

Kamis , 16 Apr 2020, 12:16 WIB

Negara Berkembang Dapat Manfaatkan Dukungan Multilateral

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Dana Moneter Internasional (IMF) menilai, negara-negara berkembang Asia sebaiknya memanfaatkan swap lines bilateral dan multilateral serta mencari dukungan keuangan dari lembaga multilateral. Langkah ini dapat dilakukan apabila...

Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin mengatakan pihaknya akan segera memberikan layanan bantuan utang bagi 25 negara anggota berdasarkan Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). Hal itu dilakukan guna memungkinkan mereka memfokuskan sumber daya yang langka dalam memerangi pandemi virus corona.

Selasa , 14 Apr 2020, 12:22 WIB

IMF akan Bantu 25 Negara Hadapi Pandemi Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) pada Senin mengatakan pihaknya akan segera memberikan layanan bantuan utang bagi 25 negara anggota berdasarkan Catastrophe Containment and Relief Trust (CCRT). Hal itu dilakukan guna memungkinkan mereka memfokuskan sumber daya yang langka dalam memerangi pandemi virus corona. Direktur pelaksana IMF Kristalina Georgieva melalui pernyataan mengatakan Dewan Eksekutif IMF pada Senin (3/4) menyetujui slot pertama...

Sabtu , 04 Apr 2020, 12:12 WIB

Atasi Dampak Ekonomi, IMF Sarankan Indonesia Lakukan Ini

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pandemi virus corona atau Covid-19 pada akhirnya...

Sabtu , 04 Apr 2020, 11:01 WIB

Ini Negara yang Terima Bantuan IMF dan Bank Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia...

Sabtu , 04 Apr 2020, 07:52 WIB

IMF: Krisis Kali Ini Lebih Parah Dibanding Satu Dekade Lalu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- International Monetary Fund (IMF) punya 1...

Aktivitas ekspor impor. Pencabutan negara berkembang oleh Amerika Serikat berdampak pada kinerja ekspor Indonesia

Jumat , 28 Feb 2020, 17:27 WIB

Pencoretan Indonesia dari Negara Berkembang Dinilai Positif

Jumat , 28 Feb 2020, 08:42 WIB

CIPS: Pemerintah Perlu Upaya Perdagangan Lebih Efektif

Pemerintah menyebutkan bahwa negosiasi antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) tentang pemberian fasilitas generalized system of preferences (GSP), nyaris rampung.

Kamis , 27 Feb 2020, 07:03 WIB

Airlangga: Pembahasan GSP dengan AS Nyaris Rampung

Rabu , 26 Feb 2020, 04:37 WIB

Kata Sandiaga Soal Indonesia Keluar dari Negara Berkembang

Siluet deretan gedung bertingkat di Kawasan Jakarta Pusat, Jumat (2/2). Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono memastikan, pemberitahuan Perwakilan Dagang Amerika Serikat (AS) (United States Trade Representative/USTR) tidak berpengaruh terhadap pemberian fasilitas Generalized System of Preferences (GSP).

Selasa , 25 Feb 2020, 11:41 WIB

Penjelasan Kemenko tentang Kebijakan AS Soal Indonesia

Suasana Kota Jakarta. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono menilai, kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengeluarkan Indonesia dari negara berkembang pasti Keluarnya Indonesia dari daftar berdampak pada kinerja perdagangan.

Senin , 24 Feb 2020, 14:13 WIB

Indonesia Keluar dari Negara Berkembang, Ini Kata Kemenko

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani menyebutkan, Indonesia masih berpotensi mendapatkan fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dari Amerika Serikat (AS) meskipun sudah dikeluarkan dari daftar negara berkembang.

Senin , 24 Feb 2020, 10:35 WIB

Kadin: Keluar dari Negara Berkembang tak Ganggu GSP

Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kiri), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kiri), Mendagri Tito Karnavian (kanan), Jaksa Agung ST Burhanuddin (keempat kanan), Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz (kedua kanan) dan Seskab Pramono Anung (kiri) menekan tombol saat membuka Rakornas Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ahad , 23 Feb 2020, 20:53 WIB

AS Coret RI dari Negara Berkembang, Pengamat: Politis!

Warga melintas di dekat area lahan pembuangan pasir yang diduga mengandung limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), di kawasan Banjir Kanal Timur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).

Rabu , 08 May 2019, 10:44 WIB

LIPI: Negara Berkembang Sulit Tangani Limbah Berbahaya

Jumat , 01 Feb 2019, 02:13 WIB

Investasi Energi Terbarukan Dorong Divertifikasi Ekonomi

Managing Director dan Chairwoman Dana Moneter Internasional (IMF), Christine Lagarde dalam konferensi pers World Economic Forum di Davos, Senin (21/1).

Rabu , 23 Jan 2019, 08:40 WIB

IMF Minta Negara Berkembang Kurangi Utang

Selasa , 22 Jan 2019, 22:53 WIB

Ekonomi Dunia Melambat, IMF Wanti-Wanti Soal Utang

Rektor UI Muhammad Anis memberikan sambutan pada pembukaan acara Wakaf Goes to Campus di Kampus UI Salemba, Jakarta, Kamis (24/5).

UI Raih Peringkat 82 Kampus Terbaik di Negara Berkembang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pemeringkatan Perguruan Tinggi Dunia Times Higher Education (THE) kembali merilis daftar Emerging Economies University Rankings 2019 melalui laman https://www.timeshighereducation.com. Kali ini, Universitas Indonesia (UI) berhasil menduduki peringkat ke-82 bersama dengan Beijing Institute of Technology. UI menjadi satu-satunya Perguruan Tinggi dari Indonesia yang masuk ke dalam Top 100 Emerging Economies University Ranking. Pemeringkatan dilakukan terhadap 442 Perguruan Tinggi...

Rabu , 19 Dec 2018, 23:48 WIB

Huawei Siapkan Empat Skenario Pemanfaatan Teknologi 5 G

International Finance Corporation (IFC) umumkan siap berinvestasi di green bond yang diterbitkan oleh PT Bank OCBC NISP Tbk, di Jakarta, Rabu, (1/8).

Sabtu , 06 Oct 2018, 01:56 WIB

IFC Investasi 3,4 Miliar Dolar AS ke Asia Tmur dan Pasifik

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani (kanan) memberikan keterangan pers mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/7).

Jumat , 27 Jul 2018, 19:14 WIB

Indonesia Bersaing Incar Dana Asing

Jumat , 27 Apr 2018, 10:20 WIB

Bank Dunia Tunjuk Ketua Ekonom Baru

Aksi unjuk rasa menolak kebijakan anti-imigran Donald Trump di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta.

Sabtu , 08 Jul 2017, 15:58 WIB

Politik Anti-Imigran Ancam Pekerja dari Negara Berkembang

Kamis , 16 Mar 2017, 14:07 WIB

WTO Diminta Prioritaskan Kepentingan Negara Berkembang

Jumat , 18 Nov 2016, 23:54 WIB

Inggris Tingkatkan Dana Bantuan untuk Negara Berkembang

Ahad , 24 Jan 2016, 13:37 WIB

Pertumbuan Ekonomi Negara Berkembang Diperkirakan Merosot

Ahad , 29 Nov 2015, 06:13 WIB

Kanada Anggarkan Dua Miliar Dolar AS Lawan Perubahan Iklim

Para aktivis berunjuk rasa memprotes pertemuan Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Denpasar, Bali, Selasa (3/12). (AP/ Firdia Lisnawati)

Rabu , 11 Nov 2015, 23:49 WIB

WTO Diminta Prioritaskan Kepentingan Negara Berkembang

Rabu , 07 Oct 2015, 15:42 WIB

IMF: Negara Berkembang Alami Perlambatan Lima Tahun Berturut-turut

Senin , 28 Sep 2015, 00:55 WIB

Cina Janji Bantu 12 Miliar Dolar AS Hingga 2030

Kamis , 17 Sep 2015, 15:57 WIB

'Negara Berkembang Hadapi Krisis Ekonomi Lebih Buruk dari 1997'

The Federal Reserve Bank of New York (File)

Rabu , 16 Sep 2015, 10:12 WIB

Waduh, Kenaikan Suku Bunga The Fed Ancam Negara Berkembang

Kamis , 13 Nov 2014, 20:12 WIB

Oppo Fokus Garap Pasar Negara Berkembang

Selasa , 07 Oct 2014, 10:52 WIB

Negara Berkembang Minta Transparansi di Pasar Pangan

Ekonomi Negara Berkembang tidak Lagi 'Hot'

REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Negara-negara berkembang (emerging markets) ditengarai sedang menghadapi masalah perekonomian serius. Era ekonomi bunga rendah dan uang murah yang mengalir ke emerging markets kini tinggal kenangan. Periode setelah pemulihan krisis 2008 di negara-negara maju membuat perekonomian negara-negara berkembang tidak lagi 'hot'. Kalangan manajer investasi global menilai, kondisi ini akan diperparah dengan mulai ditariknya pembelian stimulus dari bank...

Jumat , 03 Jan 2014, 19:41 WIB