#omnibus-law

Kamis , 05 Nov 2020, 00:40 WIB

Balad Jokowi Tolak Upaya Politisasi Kekeliruan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Relawan Akar Rumput Balad Jokowi, M Muchlas Rowi meminta kepada semua pihak agar tetap berpikir positif dan menjadikan insiden salah ketik UU Cipta Kerja...

Ketua Majelis Hakim Mahkamah (MK) Konstitusi Anwar Usman (tengah) didampingi anggota Majelis Hakim MK Aswanto (kiri) dan Wahiduddin Adams (kanan) dalam sebuah sidang di gedung MK, Jakarta. (ilustrasi)

Rabu , 04 Nov 2020, 23:01 WIB

Hakim MK Peringatkan Penggugat UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengingatkan pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar berhati-hati dalam mencantumkan pasal yang dimohonkan untuk diuji. Dalam sidang perdana pengujian Undang-Undang Cipta Kerja secara daring di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (4/11), Wahiduddin Adams menuturkan undang-undang itu mengubah 79 undang-undang ke dalam satu undang-undang sehingga pencantuman pasal...

Rabu , 04 Nov 2020, 19:22 WIB

Guru Besar Unpad Kritisi Cara Perbaikan UU Ciptaker

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran...

Rabu , 04 Nov 2020, 18:14 WIB

UU Ciptaker Diteken Jokowi Keliru, Pejabat Setneg Disanksi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menjatuhkan sanksi...

Rabu , 04 Nov 2020, 15:43 WIB

Pakar Nilai UU Cipta Kerja Layak Digugat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas...

Rabu , 04 Nov 2020, 14:13 WIB

Diperlukan Tanggung Jawab Soal Salah Ketik UU Cipta Kerja

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas

Rabu , 04 Nov 2020, 12:55 WIB

Soal Kesalahan Ketik UU Cipta Kerja, Ini Kata Baleg DPR RI

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra,

Rabu , 04 Nov 2020, 12:51 WIB

Yusril Usul Tim Penampung Aspirasi UU Ciptaker Dibentuk

Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Mataram berunjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB di Mataram, NTB, Selasa (3/11/2020). Dalam orasinya ratusan pengunjukrasa tersebut menolak ditekennya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh Presiden Joko Widodo menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 04 Nov 2020, 12:27 WIB

'Salah Ketik UU Beberapa Kali Terjadi, Tapi Ini Beda'

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Kawasan Industri Rancaekek, Jalan Raya Rancaekek, Kabupaten Bandung, Kamis (22/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut DPR RI dan Pemerintah untuk membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pencabutan UU Ciptaker karena UU tersebut dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Foto: Abdan Syakura/Republika

Rabu , 04 Nov 2020, 09:11 WIB

Istana Akui Ada Kekeliruan Teknis di UU Ciptaker

Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

Rabu , 04 Nov 2020, 08:06 WIB

Demokrat Siap Ajukan Legislative Review UU Ciptaker

Rabu , 04 Nov 2020, 00:09 WIB

YLBHI: UU Cipta Kerja Sudah Cacat Formil

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal melakukan orasi saat unjuk rasa buruh di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11/2020). Dalam aksinya mereka menuntut pembatalan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut agar upah minimum tahun 2021 (UMP, UMK, UMSP, dan UMSK) tetap naik.

Selasa , 03 Nov 2020, 21:49 WIB

KSPI Jelaskan Pasal UU Cipta Kerja yang Digugat ke MK

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja. (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 18:58 WIB

Anggota Baleg DPR: Setneg tak Berwenang Ubah Isi UU Ciptaker

Selasa , 03 Nov 2020, 16:55 WIB

Ketua Apeksi: Kami Kawal UU Cipta Kerja

Anggota Baleg DPR RI Hendrawan Supratikno

Selasa , 03 Nov 2020, 16:43 WIB

Anggota Baleg DPR Ajak Masyarakat Dukung UU Ciptaker

Buruh kerja menyelesaikan produksi pakaian di sebuah perusahaan konveksi (ilustrasi)

Selasa , 03 Nov 2020, 16:41 WIB

UMK Depok 2021 Masih Proses Perundingan Bersama Apindo

Kesalahan UU Ciptaker Usai Diteken Jokowi Bukan Cuma Pasal 6

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Sapto Andika Candra, Arif Satrio Nugroho, Nawir Arsyad Akbar Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, akhirnya ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam naskah yang diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, disebutkan bahwa Presiden Jokowi menandatangani dokumen UU Cipta Kerja pada 2 November 2020 dan secara resmi diundangkan pada tanggal yang sama. Naskah UU Cipta Kerja yang terdiri dari 1.187...

Selasa , 03 Nov 2020, 14:28 WIB

PKS: Legislative Review UU Cipta Kerja Sulit Berhasil

[Ilustrasi UU Cipta Kerja] Pengesahan UU Cipta Kerja (ilustrasi). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendukung langkah masyarakat yang mengajukan judicial review omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Selasa , 03 Nov 2020, 13:51 WIB

F-PKS Dukung Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK

Sejumlah massa dari elemen buruh berunjuk rasa di depan kawasan Patung Arjunawiwaha atau Patung Kuda, Jakarta, Senin (2/11). Presiden Joko Widodo sudah meneken UU Ciptaker dengan Nomor 1 Tahun 2020.

Selasa , 03 Nov 2020, 12:51 WIB

Pasal UU Ciptaker Salah Lagi, DPR Bertanya Ada Apa?

Ilustrasi Omnibus Law. Senin malam, Presiden Joko Widodo menandatangani UU Ciptaker No 11 Tahun 2020.

Selasa , 03 Nov 2020, 10:06 WIB

UU Ciptaker Diteken, Jokowi Abaikan Aspirasi Rakyat

Selasa , 03 Nov 2020, 06:44 WIB

Jokowi Resmi Teken UU Cipta Kerja, Naskah Asli Bisa Diakses

Senin , 02 Nov 2020, 22:04 WIB

Baleg Nilai Omnibus Law Bisa Cegah Korupsi dalam Perizinan

Massa berkerumun tanpa menjaga jarak fisik protokol kesehatan saat mengikuti aksi penolakan terhadap UU Cipta Kerja Omnibus Law. (ilustrasi)

Ahad , 01 Nov 2020, 15:32 WIB

Demo dan Kerumunan Perpanjang Masa Pandemi 2 Bulan

Jumat , 30 Oct 2020, 15:24 WIB

Buruh Mendesak, Kenaikan Upah Minimum Harus Tetap Ada

Wakil Ketua Umum Forum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (FAPI) Eman Sulaiman Nasim.

Jumat , 30 Oct 2020, 12:19 WIB

6 Cara Konstitusional untuk Sikapi UU Omnibus Law

Rabu , 28 Oct 2020, 16:36 WIB

Omnibus Law Dipandang Rawan Korupsi

Selasa , 27 Oct 2020, 23:30 WIB

Baleg DPR: Omnibus Law Permudah Birokrasi Perizinan

Sejumlah buruh berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (27/10). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menolak pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021. Foto: Abdan Syakura/Republika

Selasa , 27 Oct 2020, 15:48 WIB

Disnakertrans Jabar Keberatan Kalau UMP tak Ditetapkan

Selasa , 27 Oct 2020, 00:36 WIB

PKS: Kisruh UU Ciptaker Akibat Dikebutnya Pembahasan

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Republika/Putra M. Akbar

Senin , 26 Oct 2020, 23:25 WIB

Kapolda Prihatin Banyak Pelajar Berbuat Rusuh Saat Demo

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo.

Senin , 26 Oct 2020, 15:16 WIB

Baleg DPR: UU Ciptaker Solusi Atas Masalah Selama ini

Ahad , 25 Oct 2020, 04:10 WIB

Forum: UU Ciptaker tak Akomodir Saran Asosasi Haji dan Umroh

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kedua kanan) menyerahkan berkas pendapat akhir pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) saat pembahasan tingkat II RUU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Dalam rapat paripurna tersebut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja disahkan menjadi Undang-Undang. UU Cipta Kerja saat ini menunggu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum diundangkan. (ilustrasi)

'Kalau Diuji Formil, Harusnya UU Ciptaker Dibatalkan Semua'

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Arif Satrio Nugroho, Sapto Andika Candra UU Cipta Kerja (Ciptaker) kembali mengalami perubahan naskah menjadi 1.187 halaman ketika sudah sampai ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg). Bukan hanya itu, terdapat perubahan substantif, yakni dihapusnya pasal dan berubahnya letak bab. Perubahan ini dinilai kian menunjukkan cacat formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini."Kalau diletakkan dalam judicial review, uji formil, harusnya...

Jumat , 23 Oct 2020, 15:17 WIB