#omnibus-law

Massa yang tergabung dari berbagai elemen buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (15/12/2022). Kalangan buruh menilai, substansi Perppu Cipta Kerja lebih buruk dari UU Cipta Kerja. (ilustrasi)

Kamis , 05 Jan 2023, 18:40 WIB

Federasi Serikat Buruh: Substansi Perppu Lebih Buruk dari UU Cipta Kerja

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia, Jumisih, mengaku ikut kena prank atas dikeluarkannya Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja. Ia merasa, Perppu Cipta Kerja jadi hadiah...

Kamis , 05 Jan 2023, 16:11 WIB

IHW: Produsen dan Importir Harus Aware dengan Sertifikasi Halal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Dr Ikhsan Abdullah menegaskan, baik produsen maupun importir harus lebih perhatian dengan sertifikasi halal di Indonesia. Aturan untuk hal ini sudah jelas, yaitu UU No 33 Tahun 2014. "Dalam UU No 33 Tahun 2014, ada Pasal 4 yang mengatakan semua produk yang masuk, dari luar dan beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal....

Rabu , 04 Jan 2023, 05:09 WIB

Mahfud: UU Cipta Kerja tidak Miliki Unsur Koruptif

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan...

Selasa , 03 Jan 2023, 14:11 WIB

Jika Perppu Cipta Kerja tak Ditolak DPR, MK Beri Lampu Hijau untuk Digugat

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Wahyu Suryana, Dian Fath Risalah, Nawir Arsyad...

Senin , 02 Jan 2023, 22:23 WIB

Partai Buruh Setuju Jokowi Terbitkan Perppu Cipta Kerja Tapi tak Setuju Isinya

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal, menjelaskan alasan...

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Partai Buruh meminta pasal yang mengatur soal hak libur pekerja di Perppu Cipta Kerja dicabut (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 21:49 WIB

Partai Buruh Minta Pasal Terkait Hari Libur Pekerja di Perppu Cipta Kerja Dicabut

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ilustrasi).

Senin , 02 Jan 2023, 15:37 WIB

PKS: Perppu Cipta Kerja Bencana Bagi Demokrasi

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Ledia Hanifa Amaliah mendorong DPR menolak Perppu Cipta Kerja. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:35 WIB

Fraksi PKS Dorong DPR Tolak Perppu Cipta Kerja

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan Presiden Joko Widodo tidak memperbaiki UU Cipta Kerja yang dinilai Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat. (ilustrasi)

Senin , 02 Jan 2023, 13:22 WIB

Komisi IX DPR: Perppu Sama Sekali tak Perbaiki UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo menghadiri Peresmian Pembukaan Perdagangan Bursa Efe Indonesia Tahun 2023, Senin (2/1/2023). Turut hadir dalam acara ini Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.

Senin , 02 Jan 2023, 13:16 WIB

Alih-Alih Patuhi Putusan MK, Jokowi Ambil Jalan Pintas Terbitkan Perppu Cipta Kerja

Menteri BUMN Erick Thohir disambut ribuan simpatisan di Bandara Internasional Minangkabau, Sumatra Barat, Selasa (20/12/2022)|

Selasa , 27 Dec 2022, 14:43 WIB

Omnibus Law Versi BUMN Dorong Peningkatan Kinerja, Pengamat: Fungsi Pengawasan Lebih Mudah

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Jumat , 11 Nov 2022, 08:46 WIB

Tolak Kenaikan Upah Minimum PP 36 dan No Work No Pay

Sejumlah Buruh melakukan aksi di Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/10/2022). Dalam aksinya mereka membawa enam tuntutan kepada pemerintah yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), menolak Omnibus Law (UU Cipta Kerja), menuntut kenaikan UMK/P tahun 2023 sebesar 13 persen, Tolak PHK di tengah resesi global, Reforma Agraria dan Sahkan RUU PRT.

Rabu , 12 Oct 2022, 17:07 WIB

In Picture: Demo Partai Buruh di Kawasan Patung Kuda Jakarta

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid.

Sabtu , 08 Oct 2022, 17:04 WIB

Amnesty Catat 316 Kasus Penyalahgunaan UU ITE

Senin , 26 Sep 2022, 21:32 WIB

Organisasi Profesi Kesehatan Belum Dilibatkan dalam RUU Kesehatan

Puluhan ribu buruh dari berbagai daerah yang tergabung dari berbagai serikat pekerja di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (10/11).

Senin , 12 Sep 2022, 13:41 WIB

BBM Naik, Buruh Geruduk Kantor Anies Tuntut Tiga Hal

Pengunjuk rasa bergandengan tangan saat memprotes UU Omnibus Law di Jakarta, Indonesia, 10 Agustus 2022. Lebih dari seribu buruh Indonesia menggelar unjuk rasa mendesak DPR agar membatalkan Omnibus Law penciptaan lapangan kerja.

Kamis , 11 Aug 2022, 01:03 WIB

GSBI: UU Cipta Kerja Sebabkan Penghidupan Buruh Upah Terampas

Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menolak liberalisasi pertanian melalui World Trade Organization (WTO). Menurut Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal, aksi tersebut digelar di sejumlah kota Industri di Indonesia, sementara untuk di DKI Jakarta dipusatkan di DPR RI dengan melibatkan sebanyak 10.000 buruh.

In Picture: Ribuan Buruh Gelar Aksi di Depan Gedung DPR/MPR

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Massa dari elemen serikat buruh saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Komplek DPR RI, Jakarta, Rabu (15/6/2022). Dalam aksinya mereka menyampaikan lima tuntutan diantaranya menolak revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-Undangan, menolak Omnibus Law Cipta Kerja, menolak masa kampanye 75 hari atau harus 9 bulan sesuai Undang-Undang, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan menolak liberalisasi pertanian melalui World...

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti dalam diskusi jaringan Masyarakat Anti Korupsi (JaMAK) bertajuk Hak Angket DPR dan Komitmen Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Ahad (7/5).

Sabtu , 16 Apr 2022, 20:20 WIB

Pakar Sebut Metode Omnibus Sudah Ditinggalkan Banyak Negara

Ilustrasi. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas. Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat pleno terhadap revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP).

Kamis , 14 Apr 2022, 05:37 WIB

Revisi UU PPP akan Disahkan dalam Rapat Paripurna Mendatang

Jumat , 14 Jan 2022, 09:29 WIB

Siang Ini, Ribuan Buruh se-Jabotabek Gelar Aksi Tolak Omnibus Law di DPR

Pengunjuk rasa dari berbagai elemen buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (8/12/2021). Dalam aksinya tersebut mereka meminta pemerintah dan DPR mencabut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rabu , 08 Dec 2021, 15:27 WIB

In Picture: Buruh Berunjuk Rasa Tolak UU Ciptaker di Jakarta

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan pers terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atas pengujuan formil UU Cipta Kerja di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (29/11/2021). Airlangga menyatakan pemerintah bersama DPR akan segera merevisi UU Cipta Kerja dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasca putusan MK.

Senin , 29 Nov 2021, 21:38 WIB

In Picture: Respon Menko Perekonomian Atas Vonis MK tentang UU Ciptaker

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Aswanto (kiri) dan Saldi Isra (kanan) memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak gugatan tersebut, namun demikian UU Cipta Kerja harus diperbaiki hingga dua tahun ke depan.

Senin , 29 Nov 2021, 15:15 WIB

Pemerintah Pastikan Perbaiki UU Cipta Kerja

Senin , 29 Nov 2021, 14:50 WIB

Hamdan: Ada 3 Alasan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat

Senin , 29 Nov 2021, 14:32 WIB

MK Dinilai Inkonsistensi Beri Putusan Terhadap UU Ciptaker

Senin , 29 Nov 2021, 12:06 WIB

Jokowi: UU Cipta Kerja Masih Tetap Berlaku

Ahad , 28 Nov 2021, 13:50 WIB

Baleg: Perbaikan UU Ciptaker Hal yang Biasa

Ahad , 28 Nov 2021, 07:43 WIB

Pernyataan KAMI Tanggapi Putusan MK di UU Ciptaker

Sabtu , 27 Nov 2021, 00:07 WIB

Pakar: Kawal Kepatuhan Pemerintah Jalani Putusan UU Ciptaker

Jumat , 26 Nov 2021, 20:18 WIB

KSPI Nilai Airlangga Sebar Propaganda Pascaputusan MK

Jumat , 26 Nov 2021, 18:41 WIB

Dua Saran Yusril untuk Pemerintah Seusai Putusan MK

Jumat , 26 Nov 2021, 18:28 WIB

Ahli Hukum Tata Negara Nilai Putusan MK Membingungkan

Ketua Majelis Hakim Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan gugatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diajukan kelompok buruh di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (25/11/2021). Greenpeace Indonesia dan Walhi mengusulkan sebaiknya UU ini dibatalkan.

Jumat , 26 Nov 2021, 18:01 WIB

Dua LSM Lingkungan Respons UU Ciptaker, 'Batalkan Saja'

Pengamat Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra

Putusan MK di UU Ciptaker, Yusril Nilai Pemerintah Beruntung

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan menteri hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Yusril menilai, jika saja putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional murni, pemerintahan Jokowi bisa berada dalam posisi sulit. "Masih bagus MK...

Jumat , 26 Nov 2021, 14:52 WIB