#ormas-anti-pancasila

Rapat kerja Komisi II dengan Kemenhumham, Senn (16/10).

Selasa , 17 Oct 2017, 17:18 WIB

DPR Janji Terbuka Soal Pembahasan Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali menegaskan pihaknya akan mengundang seluruh elemen masyarakat, baik yang pro maupun kontra dalam membahas Perppu Ormas. Hal ini sebagai...

Kamis , 31 Aug 2017, 17:28 WIB

Perppu Ormas Segera Dibahas Komisi II DPR

REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- DPR RI akan segera membahas Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Ormas. Wakil Ketua DPR Komisi II Ahmad Riza Patria menyebut draf Perppu Ormas telah diterima oleh Pimpinan DPR dan sudah dirapatkan di Badan Musyawarah bersama perwakilan fraksi-fraksi. "Perppu nanti akan kita bahas di (masa) sidang ini," kata Riza usai memberikan sosialisasi empat pilar di IAIN Ternate,...

Selasa , 29 Aug 2017, 21:52 WIB

BEM Undip: Pancasila Cita-Cita Founding Fathers

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kemunculan organsasi kemasyarakatan yang menentang keberadaan...

Selasa , 22 Aug 2017, 22:00 WIB

Sejumlah Ormas Perbaiki Permohonan Uji Materi Perppu Ormas

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam menyatakan...

Senin , 21 Aug 2017, 17:31 WIB

Mendagri Kantongi Sejumlah Ormas yang Bakal Dibubarkan

REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo...

Kamis , 03 Aug 2017, 21:13 WIB

UKP-PIP: Perppu Ormas untuk Melindungi Keutuhan Nasional

Kamis , 03 Aug 2017, 20:14 WIB

HNW: HTI Bukan Lumbung Suara PKS

Rabu , 02 Aug 2017, 19:24 WIB

HTI Dorong Fraksi-Fraksi DPR Tolak Perppu Ormas

Senin , 31 Jul 2017, 21:13 WIB

HNW: Perppu Ormas Dapat Diujimaterikan

Kamis , 27 Jul 2017, 07:46 WIB

Kesbangpol Mataram Telusuri ASN Ikut HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 06:43 WIB

Belasan ASN di Kotim Protes Namanya Masuk Daftar HTI

Kamis , 27 Jul 2017, 06:22 WIB

Wagub tak Setuju ASN Langsung Diberhentikan karena HTI

Rabu , 26 Jul 2017, 17:37 WIB

Gerindra: Harusnya Presiden Sibuk Urus KPK Bukan Ormas

Rabu , 26 Jul 2017, 15:27 WIB

Jokowi Gelar Ratas Mantapkan Program Bela Negara

Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas, usai pengesahan jadwal pembahasan Revisi MD3 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).

Rabu , 26 Jul 2017, 14:57 WIB

Gerindra: Jokowi Masih Ngevlog, Negara Genting di Mana?

Selasa , 25 Jul 2017, 20:56 WIB

Din: Kalau Mau Dibubarkan, Bubarkan Sistem Kapitalistik

Kamis , 20 Jul 2017, 21:16 WIB

Kemendagri Sebut Masih Ada Ormas yang 'Dibidik' Selain HTI

KAMMI: Semua Ormas Berpotensi Dibubarkan dengan Perppu Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kartika Nur Rakhman menyayangkan sikap pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). "Perppu harusnya diterbitkan jika dalam kondisi mendesak. Saya pikir dalam kondisi kondisi sekarang ini tidak ada sesuatu yang...

Kamis , 20 Jul 2017, 14:44 WIB

Pembubaran Ormas Pakai Perppu Otoritatif Dinilai tak Adil

Rabu , 19 Jul 2017, 18:53 WIB

Politikus Gerindra Nilai Perppu Ormas Seperti Paksakan Kegentingan

Rabu , 19 Jul 2017, 18:44 WIB

Mendagri Minta Daerah Segera Rancang Perda Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 19:50 WIB

Pramono: Perppu Ormas untuk Selamatkan Kepentingan Negara

Senin , 17 Jul 2017, 18:55 WIB

Kaukus Pancasila: Perppu Ormas Diperlukan

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media

Senin , 17 Jul 2017, 16:53 WIB

Wiranto: Proses Pemberlakuan Perppu Ormas Sangat Demokratis

Senin , 17 Jul 2017, 16:12 WIB

Buya Syafi'i Dukung Penerbitan Perppu Ormas

Senin , 17 Jul 2017, 14:47 WIB

Pemerintah Terbitkan Perppu Ormas, Ini Tanggapan Aa Gym

Menko Polhukam Wiranto (tengah) memberi keterangan pers di Kementerian Koordinator Polhukam, Jakarta, Rabu (12/7). Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk mengatur kegiatan-kegiatan ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sabtu , 15 Jul 2017, 05:48 WIB

Perppu Ormas Dinilai Batasi Hak Berserikat

Koordinator Kuasa Hukum pembela HTI Yusril Ihza Mahendara (tengah) memberi keterangan kepada awak media didampingi Ketua Umum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib (kiri) dan Jurubicara HTI Muhammad Ismail Yusanto (kanan) saat menggelar konferensi pers di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jakarta, Rabu (12/7) malam.

Sabtu , 15 Jul 2017, 03:20 WIB

Perppu Ormas Disebut Berpotensi Aborsi Kelompok Tertentu

Sabtu , 15 Jul 2017, 01:49 WIB

Perppu Ormas Disebut Abaikan Hak Konstitusional Sipil

Massa dari berbagai ormas Islam (ilustrasi)

Jumat , 14 Jul 2017, 23:16 WIB

Perppu Ormas Dikhawatirkan Timbulkan Kesewenang-wenangan

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media Perppu Ormas di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (13/7).

Jumat , 14 Jul 2017, 21:24 WIB

Wiranto: Perppu Ormas Jangan Dipolitisasi

Jumat , 14 Jul 2017, 18:50 WIB

Dewan Syariah Kota Surakarta Tolak Perppu Ormas

Jumat , 14 Jul 2017, 17:07 WIB

DSKS: Perppu Ormas Diskriminasi Ormas Islam yang Kritis

Kamis , 13 Jul 2017, 21:36 WIB

Fahri: Perppu Ormas Merampas Hak Asasi Manusia

Pemerintah Harus Jelaskan Kriteria Ormas Penentang Pancasila

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --Pemerintah secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Dengan Perppu ini, pemerintah dapat membubarkan Ormas-Ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Namun, pemerintah hingga saat ini belum bisa sebutkan kriteria rmas-rmas yang masuk dalam kategori penentang NKRI dan Pancasila. Anggota Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, mempertanyakan ormas-ormas yang dicurigai tidak...

Kamis , 13 Jul 2017, 18:11 WIB