Senin , 26 Jan 2015, 17:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menentang keras adanya upaya yang ingin melemahkan Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) secara tersistematis. Muhammadiyah menginginkan KPK terus ada dan kuat...
Senin , 26 Jan 2015, 15:01 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Pemberian hak impunitas berupa pembebasan atau pengecualian dari tuntutan atau hukuman bagi komisioner KPK dirasa kurang tepat oleh para akademisi hukum. Hal ini ditakutkan akan menimbulkan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh komisioner KPK. “Dengan impunitas, yang terjadi adalah pembiaran bagi perilaku yang melanggar pidana. Jadi, nanti berbuat jahat tidak apa apa selama masih menjabat komisioner KPK,” kata pakar hukum...
Ahad , 25 Jan 2015, 12:52 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Pengurus Pusat Muhammadiyah menyerukan agar Presiden Jokowi segera menyetop...
Ahad , 25 Jan 2015, 12:46 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Gaduh dua lembaga hukum di Indonesia antara Komisi Pemberantasan...
Ahad , 25 Jan 2015, 12:11 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Usulan Denny Indrayana agar Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden...
Jumat , 23 Jan 2015, 00:30 WIB
Jumat , 23 Jan 2015, 00:10 WIB
Kamis , 22 Jan 2015, 23:39 WIB
Kamis , 22 Jan 2015, 22:49 WIB
Kamis , 22 Jan 2015, 17:58 WIB
Ikuti Berita Republika Lainnya
