#pelemahan-kpk

Pakar hukum pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita.

Selasa , 10 Sep 2019, 05:33 WIB

Pakar: Revisi UU KPK Kembalikan Tujuan KPK Saat Dibentuk

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum pidana Prof Romli Atmasasmita menilai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajar. Revisi untuk mengembalikan semangat dan cita-cita dibentuknya lembaga antirasuah tersebut. Menurut dia,...

Selasa , 10 Sep 2019, 05:27 WIB

Ancaman untuk KPK dalam Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebutkan sejumlah isu yang harus dikritisi dalam draf RUU KPK, di antaranya: Pembentukan dewan pengawas, yang terus-menerus hadir dalam naskah perubahan UU KPK, merupakan representasi pemerintah dan DPR untuk campur tangan dalam kelembagaan KPK. KPK harus izin ke dewan pengawas ketika melakukan penyadapan. KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam melaksanakan tugas penuntutan. KPK tidak lagi...

Senin , 09 Sep 2019, 13:45 WIB

1.195 Dosen Nyatakan Sikap Tolak Revisi UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 1.195 dosen dari 27 universitas di...

Ahad , 08 Sep 2019, 17:30 WIB

4 Upaya Sistematis Melemahkan KPK Menurut Kabiro Hukum

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk...

Sabtu , 07 Sep 2019, 23:59 WIB

Soal Revisi UU KPK, Pakar: Sikapi Secara Bijak

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Polemik tentang revisi UU KPK mesti disikapi...

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif

Sabtu , 07 Sep 2019, 23:30 WIB

Pimpinan KPK Minta Fahri Buktikan Pernyataannya

Direktur Eksekutif Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro

Sabtu , 07 Sep 2019, 19:07 WIB

Pakar: Revisi UU KPK Keniscayaan Selama untuk Perbaikan

Sabtu , 07 Sep 2019, 16:38 WIB

ICW Minta Jokowi Turun Tangan Soal Revisi UU KPK

Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif (kanan)

Jumat , 06 Sep 2019, 17:17 WIB

Revisi UU KPK Semakin Lemahkan Fungsi KPK

Sejumlah pegiat menggelar aksi selamatkan KPK di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Kamis , 05 Sep 2019, 23:11 WIB

In Picture: Aksi Dukungan Terhadap KPK

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa usai menghadiri rapat paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen RI, Jakarta, Selasa (3/9).

Kamis , 05 Sep 2019, 12:14 WIB

Anggota Dewan Bantah Ingin Lemahkan KPK

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Donal Fariz memberikan pernyataan kepada awak media seusai diskusi Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (17/7).

Jumat , 30 Aug 2019, 05:42 WIB

ICW Minta Polisi tak Tindak Lanjuti Laporan Terhadap Aktivis

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan keterangan pers terkait seleksi Capim KPK di Kementerian Sekertariat Negara, Kamis (29/8).

Jumat , 30 Aug 2019, 02:24 WIB

Pelaporan Aktivis Antikorupsi Dinilai Upaya Serangan Balik

Kamis , 07 Jun 2018, 18:26 WIB

KPK: Akan Ada Banyak Perbaikan Draft RKUHP

Rabu , 06 Jun 2018, 20:32 WIB

Menkumham: tidak Ada Pencabutan Kewenangan KPK

Selasa , 05 Jun 2018, 00:39 WIB

Alasan KPK Tolak Korupsi Masuk KUHP

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama S Langkun (kiri)

Jumat , 09 Mar 2018, 03:03 WIB

ICW: RKUHP Bahayakan Upaya Pemberantasan Korupsi

Bambang Soesatyo: DPR Dorong Peningkatan Anggaran KPK

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan menjamin kesimpulan dan rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) tidak akan melemahkan kewenangan KPK. Rekomendasi Pansus KPK, salah satu poinnya adalah DPR akan mendorong peningkatan anggaran KPK. "Terutama di bidang pencegahan melalui upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar perilaku koruptif yang makin masif ini bisa dikurangi,"...

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa berada di Ruang Rapat Pansus Hak Angket KPK, Kompleks, Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/10).

Senin , 05 Feb 2018, 19:27 WIB

Pansus: Kami Sepakat Perkuat KPK

Sabtu , 03 Feb 2018, 05:50 WIB

RUU Penyadapan akan Berlaku untuk Semua Lembaga

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah memberikan keterangan pers terkait isu terkini kepada media di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/2).

Sabtu , 03 Feb 2018, 01:30 WIB

Fahri: Penyadapan Memang Harus Dibuat UU, Darurat Ini

Jumat , 02 Feb 2018, 15:19 WIB

DPR: RUU Penyadapan Baru Sebatas Usulan

Kamis , 16 Nov 2017, 14:39 WIB

Zulkifli Hasan: MPR Berdiri Bersama KPK

Selasa , 24 Oct 2017, 06:51 WIB

Pengamat: Pembentukan Densus Tipikor Lemahkan Peran KPK

Menko Polhukam Wiranto menjadi pembicara dalam Diskusi Media

Kamis , 19 Oct 2017, 16:57 WIB

Wiranto: Pemerintah tak Berniat Lemahkan KPK

Selasa , 17 Oct 2017, 17:52 WIB

KPK Jelaskan Alasan Soal Ketidakhadiran di Rapat Pansus

Senin , 16 Oct 2017, 16:41 WIB

Mappi: Seharusnya KPK Jadi Pemimpin Koordinasi

Sabtu , 14 Oct 2017, 07:37 WIB

Gaji Polisi Densus Anti Korupsi Setara dengan Penyidik KPK

Sabtu , 14 Oct 2017, 07:07 WIB

KPK akan Koordinasi dengan Polri Soal Densus Anti Korupsi

Sabtu , 14 Oct 2017, 06:36 WIB

Fahri Hamzah: Densus Tipikor Hanya Unit dalam Kepolisian

Jumat , 13 Oct 2017, 23:51 WIB

Densus Tipikor Dibentuk, Pengamat: Bakal Tumpang Tindih

Jumat , 13 Oct 2017, 22:35 WIB

Jaksa Agung: Kalau Ada Anggaran Penuntutan, Serahkan ke Kami

Jumat , 13 Oct 2017, 22:20 WIB

Ini Alasan Jaksa Agung Enggan Gabung Densus Anti Korupsi

Jumat , 13 Oct 2017, 21:49 WIB

Jaksa Agung Akui Sempat Diajak Bergabung oleh Kapolri

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa (kanan) menyampaikan laporan pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9).

Setara Nilai Desakan Polri Bantu Pansus Angket tak Relevan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Setara Institute Hendardi menilai permintaan agar Polri membantu Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK tidak relevan. Proses yang sedang terjadi di Pansus DPR menurutnya adalah proses politik dan domain hukum administrasi negara atau tata negara. Di mana DPR sedang menjalankan fungsi ketatanegaraannya melakukan pengawasan.Dalam rapat DPR dan Kapolri, Rabu (12/10), dia mengatakan, DPR mendesak Polri...

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa

Rabu , 11 Oct 2017, 20:01 WIB