#pemekaran

Selasa , 18 Jun 2024, 15:50 WIB

Pemekaran Kabupaten Bogor, 7 Kecamatan Bergabung ke Kabupaten Baru

Pemekaran Kabupaten Bogor. (Foto: Dok Ruzka Indonesia)RUZKA INDONESIA -- Pemerintah Pusat telah menyetujui usulan pemekaran untuk membentuk Kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat (Jabar). Ada 7 kecamatan memutuskan untuk...

Kamis , 09 May 2024, 19:55 WIB

Pemkab Cianjur Dukung Usulan Pemekaran Cianjur Selatan yang Digagas Pemprov Jabar

REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR---- Pemerintah Kabupaten Cianjur, mendukung penuh terbentuknya Kabupaten Cianjur Selatan yang kembali diusulkan menjadi kabupaten baru di Jawa Barat (Jabar). Hal itu, setelah Pemprov Jabar mengusulkan sembilan kabupaten baru ke Kementerian Dalam Negeri. Menurut Bupati Cianjur, Herman Suherman, nama Kabupaten Cianjur Selatan masuk dalam usulan sembilan kabupaten baru. Hal ini, menjadi angin segar bagi warga di 18 kecamatan yang akan...

Selasa , 05 Mar 2024, 18:31 WIB

Komisi I DPRD Jabar: Penetapan Batas Desa Berpengaruh Besar ke Pemekaran Wilayah Desa

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA--- Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menilai penetapan...

Sabtu , 17 Sep 2022, 10:41 WIB

Wapres Tegaskan Moratorium Pemekaran Daerah Belum Dicabut

IHRAM.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan hingga saat ini...

Sabtu , 13 Aug 2022, 11:39 WIB

Kemendagri Susun Regulasi Pemuktahiran Data Wilayah Administrasi Wilayah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Kementerian...

Jumat , 01 Jul 2022, 20:15 WIB

Kapolda Papua: Tidak Ada Kasus Menonjol Usai Penetapan DOB Papua

Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

Kamis , 30 Jun 2022, 14:21 WIB

Kritik Pengesahan Pemekaran, MRP: DOB Papua tak Libatkan Rakyat

Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-24 DPR RI masa persidangan V tahun sidang 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5/2022). Rapat paripurna tersebut membahas tiga agenda yaitu Pertama, tanggapan pemerintah terhadap pandangan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023, Kedua, laporan Komisi VIII DPR atas pemberhentian pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan Ketiga, persetujuan perpanjangan waktu pembahasan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata dan RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.Prayogi/Republika.

Kamis , 30 Jun 2022, 11:59 WIB

Tok! DPR Sahkan Tiga RUU DOB Papua Jadi Undang-Undang

Rabu , 23 Mar 2022, 05:33 WIB

Forkodetada Jabar Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium Pemekaran Daerah

Ahad , 13 Feb 2022, 16:20 WIB

DPRD Jabar Bentuk Pansus Pemekaran Tiga Daerah

Ahad , 13 Feb 2022, 07:00 WIB

Jabar Kembali Usulkan Tiga Pemekaran Daerah

Rabu , 28 Apr 2021, 15:25 WIB

Ganjar Ungkap Alasan Daerah Ingin Pemekaran

Selasa , 16 Feb 2021, 17:42 WIB

Pemekaran Tiga Kelurahan di Solo Terganjal Luas Wilayah

Forum Koordinasi Desain Penataan Daerah (Forkodetada) Jabar dan Forum Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Jabar, mengajukan pemekaran sembilan wilayah CDOB yaitu Kota Lembang, Kabupaten Cikampek, Kabupaten Bandung Timur, Kabupaten Garut Utara, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Subang Utara, Kabupaten Bekasi Utara, Kabupaten Cianjur Selatan, dan Kabupaten Cirebon Timur. Menurut Ketua Umum Forkodetada Jabar Rd H Holil Aksan Umarzen, dari sembilan CDOB yang diajukan, lima di antaranya sudah menyelesaikan dokumen kepentingan pemekaran. Yakni Kota Lembang serta Kabupaten Cikampek, Bandung Timur, Garut Utara, dan Indramayu Barat. Tampak Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung simbol Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Rabu , 04 Nov 2020, 08:01 WIB

Forkodetada Jabar Ajukan 9 Daerah untuk Dimekarkan

Jumat , 01 Nov 2019, 17:30 WIB

Majelis Rakyat Papua Klaim tak Dilibatkan soal Pemekaran

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) bersama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo usai sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (15/10).

Selasa , 15 Oct 2019, 12:49 WIB

Pemerintah Buka Peluang Tambah Dua Provinsi di Papua

Kamis , 19 Sep 2019, 18:43 WIB

Tiga Kelurahan di Solo Bakal Dimekarkan

Ridwan Kamil Ingin Pemekaran di Jabar Selatan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil menilai perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Menurut dia, jumlah penduduk di Jawa Barat saat ini sebanyak 48 juta jiwa atau terbesar se-Indonesia. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini yaitu 27 kota/kabupaten."Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar selatan,"...

Perwakilan Calon Daerah Otonomi Baru (DOB) di DPR / Ilustrasi

Selasa , 04 Oct 2016, 11:29 WIB

DPR Sesalkan Kemendagri Tunda Pembentukan DOB 2016

Kawasan Bandung Utara (KBU), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Senin , 13 Jun 2016, 18:16 WIB

KBB Belum Terima Permintaan Pemekaran Desa Padaasih

Senin , 13 Jun 2016, 18:13 WIB

Desa Padaasih Perlu Dimekarkan

Ahad , 29 May 2016, 17:38 WIB

Pemekaran Bandung Timur Bukan Solusi Tunggal

Jumat , 27 May 2016, 02:02 WIB

Warga Desak Pemekaran Bandung Timur

Selasa , 19 Apr 2016, 01:03 WIB

Deddy Mizwar Minta Kemendagri Prioritaskan Tiga DOB Jabar

Selasa , 01 Mar 2016, 13:32 WIB

Pemerintah Diminta Evaluasi DOB

Senin , 29 Feb 2016, 14:44 WIB

Komisi II Kritisi Kebijakan Penghentian Usulan DOB

Rabu , 30 Dec 2015, 23:58 WIB

68 Persen Daerah yang Dimekarkan tak Berhasil

Kamis , 10 Dec 2015, 11:49 WIB

Menkeu: Jangan Tambah Jumlah Desa

Ahad , 29 Nov 2015, 16:46 WIB

18 DOB Pilkada Perlu Atensi Khusus

Kamis , 16 Jul 2015, 15:04 WIB

Jokowi: Pemekaran Daerah Harus Sesuai Kepentingan Rakyat

Ahad , 12 Jul 2015, 23:07 WIB

Banyak DOB Gagal, Kemendagri Wajibkan Daerah Persiapan

Senin , 27 Apr 2015, 22:38 WIB

Mayoritas Daerah Pemekaran Gagal Tingkatkan PAD

Perajin menenun kain tenun khas Pulau Buton.

Kamis , 23 Apr 2015, 09:16 WIB

Enam Kepala Daerah Sepakati Provinsi Kepulauan Buton

Rabu , 08 Oct 2014, 14:19 WIB

Ini Komentar Fadli Zon Soal Pemekaran Komisi DPR

RUU Pemda Disahkan, DPR tak Bisa Lagi Usulkan Daerah Pemekaran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dan DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (Pemda) disahkan 23 September 2014. Salah satu pasal yang disepakati dalam RUU tersebut adalah mekanisme pengusulan daerah otonomi baru (DOB).Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan mengatakan, dalam RUU Pemda yang disepakati, usulan daerah pemekaran hanya bisa melalui pemerintah. “Usulan untuk pembentukan daerah otonom baru...

Senin , 15 Sep 2014, 16:30 WIB